KBR, Jakarta - Direktur Asia di Human Right Watch (HRW) Elaine Pearson menilai penyelesaian konflik di Papua dan Papua Barat sangat sulit. Sebab, menurutnya, para pemantau hak asasi manusia (HAM) sulit untuk mengakses secara tepat untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Sehingga ketika sesuatu terjadi, ketika ada penangkapan, tuduhan penyiksaan bahkan pembunuhan, pemantau HAM sangat sulit memverifikasi secara tepat apa yang telah terjadi.
"Saya pikir jika pemerintah Indonesia serius menangani semua pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus mulai dengan mengizinkan akses yang lebih terbuka bagi wartawan asing dan organisasi internasional untuk masuk ke Papua. Jika tidak ada yang disembunyikan, lalu apa masalahnya dengan petugas Hak Asasi Manusia PBB yang pergi ke Papua dan melakukan investigasi yang adil terhadap tuduhan pelanggaran oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik," kata Elaine kepada Jurnalis KBR Astri Septiani di Jakarta(12/01/2023).
Baca juga:
- Polda Papua: Kelompok Bersenjata Terus Beraksi di Papua Pegunungan
- Polda Papua: Kelompok Bersenjata Tembaki Pesawat Kargo di Pegunungan Bintang
Dalam laporan Human Right Watch tahun 2022 dituliskan bahwa pemerintah Indonesia sering melanggar hak-hak dasar sipil dan politik. Polisi dan TNI dinilai kerap melanggar hak-hak di seluruh daerah dengan impunitas, terutama di provinsi Papua dan Papua Barat.
Di dua daerah itu, diplomat, pemantau hak asasi manusia, dan media internasional sebagian besar tidak diikutsertakan.
Editor: Fadli