Share This

Formasi CPNS Diumumkan, Rumah Bupati Rembang Langsung Diserbu Warga

"Di rumah saya Pamotan sehabis Subuh itu, tamu sudah antre, ada 10 malah. Tanya soal CPNS," tutur Hafidz.

BERITA , NUSANTARA

Jumat, 14 Sep 2018 14:35 WIB

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menunjukkan data formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri SIpil (CPNS), Jumat (14/9). (Foto: KBR/ Musyafa)

KBR, Rembang – Pemerintah pusat memberikan jatah 296 orang untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah tahun ini. Jumlah tersebut kurang dari usulan Pemkab Rembang sebanyak 365 orang.

Setelah pengumuman seleksi CPNS tersebut, rumah Bupati Rembang Abdul Hafidz langsung dipadati warga. Abdul Hafidz mengakui, warga seringkali langsung mendatangi baik rumah dinasnya yang di belakang pendopo Museum Kartini ataupun rumahnya sendiri di Desa Pamotan untuk keperluan perekrutan CPNS.

Ia pun menerangkan ke warga bahwa sistem online yang diterapkan pemerintah pusat betul-betul mengandalkan kemampuan masing-masing peserta. Menurut Hafidz, mekanisme seleksi saat ini tak memungkinkan celah tawar-menawar antara uang dan jabatan.

"Di rumah saya Pamotan sehabis Subuh itu, tamu sudah antre, ada 10 malah. Tanya soal CPNS. Saya pastikan jangan mudah terpengaruh, karena sistem ini transparan dan akuntabel," cerita Hafidz kepada KBR, Jumat (14/9/2018).

"Apalagi siap mengeluarkan uang berapapun, asal diterima, jangan percaya pokoknya," lanjutnya.

Bahkan Hafidz menekankan, bila ada pegawai di lingkungan Pemkab Rembang yang ikut 'bermain'. Misalnya, dengan menjanjikan kemudahan untuk lolos tes CPNS. Ia pun tak segan menjatuhkan sanksi tegas.

Ia merinci, 296 formasi itu meliputi kebutuhan untuk guru tenaga honorer kategori II sebanyak 15 orang, formasi umum terdiri atas tenaga guru 213 orang, tenaga kesehatan 55 orang dan tenaga teknis 13 orang.

Nantinya sistem pendaftaran dan proses seleksi akan dijabarkkan lebih lanjut menunggu informasi dari pusat. Namun yang jelas seleksi ini bakal langsung terintegrasi melalui portal nasional.

"Usulan kan mengacu pada berapa jumlah pegawai pensiun lima tahun terakhir. Sedangkan yang disetujui 296. Semuanya mengenai penerimaan ini, bisa diakses lewat http://sscn.bkn.go.id," terangnya.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.