Tahun depan angka defisit ditetapkan Rp616 triliun.
Penulis: Astri Yuana Sari, Astri Septiani
Editor: Sindu
KBR, Jakarta- Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.005,1 triliun pada 2025. Target itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi ke-6, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (10/12/2024).
"Akan diperoleh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara maksimal. Untuk mengejar berbagai potensi penerimaan dengan tetap menjaga iklim investasi, penerimaan negara baik dari perpajakan dan PNBP dilakukan dengan tetap menjaga aspek keadilan," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Selasa, (10/12/2024).
Sri Mulyani menjelaskan, aspek keadilan yang dimaksud adalah negara akan membantu mereka yang tidak mampu melalui berbagai instrumen, seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan, kesehatan, termasuk subsidi, dan fasilitas pembebasan pajak.
"Bagi kelompok yang mampu dan menikmati hasil pembangunan, diminta bergotong-royong untuk memenuhi kewajiban secara patuh dan jujur, untuk terus membangun dan memajukan Indonesia," kata dia.
UU APBN 2025
Pada September tahun lalu, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi undang-undang. Undang-Undang APBN 2025 mencakup sejumlah target fantastis.
Di antaranya pendapatan negara ditetapkan Rp3.005 triliun, belanja negara Rp3.621 triliun, defisit Rp616 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp63 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp616 triliun.
Sementara itu, belanja kementerian lembaga ditetapkan Rp1.160 triliun, belanja non-K/L Rp1.541, serta Transfer ke Daerah (TKD) Rp919 triliun.
Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah mengeklaim, APBN 2025 yang disahkan telah
memerhatikan berbagai risiko tantangan tahun depan. Ia berharap, APBN 2025 dapat menjawab kebutuhan anggaran dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Kita telah mengupayakan APBN menjadi jembatan transisi pemerintah agar presiden terpilih bisa segera berlari kencang menjalankan program-programnya dan tidak terkendala dengan mekanisme penganggaran. Karena itu postur anggaran telah kami sesuaikan dengan berbagai program strategis dari presiden terpilih," kata Said di kanal YouTube DPR, Jumat, (20/09/24).
Baca juga:
