Sidang Pilpres 2024, Menkeu: Tak Ada Perbedaan Realisasi Bansos

"Perbedaan signifikan adalah pada realisasi bansos Kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali"

KBR, Jakarta- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan pola realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) selama enam tahun terakhir, 2019-2024 periode Januari-Februari.

Berdasarkan pemaparannya, terlihat realisasi anggaran perlinsos pada 2019 dari Kemensos sebesar Rp14,8 triliun, 2020 (Rp13,3 triliun), 2021 (Rp19,1 triliun), 2022 (Rp15,5 triliun), 2023 (Rp0,9 triliun), dan 2024 (Rp12,8 triliun).

Dalam data tersebut, realisasi anggaran perlinsos 2023 memang rendah namun Sri Mulyani menjelaskan alasannya.

“Tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023 di mana perbedaan signifikan adalah pada realisasi bansos Kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan,” ucap Sri saat memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024).


Baca juga:

• Sidang Pilpres 2024, Menko PMK: Bansos Sudah Direncanakan Jauh Hari
• Pakar Hukum: MK Semestinya Panggil Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Menkeu Sri Mulyani berkata, anggaran bansos pada Januari-Februari 2024 sebesar Rp12,8 triliun tersebut digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

“Realisasi subsidi dan belanja lain capai Rp15,3 triliun dan realisasi perlinsos lainnya Rp9,8 triliun,” kata Sri.

Editor: Rony Sitanggang