Siaga Hadapi Karhutla!

Karhutla sudah terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan puluhan kabupaten kota di Jawa waspada karhutla dan kekeringan.

KBR, Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selalu menjadi sorotan, karena kerap berulang setiap tahun. Saat ini sejumlah daerah sudah melaporkan kejadian karhutla, salah satunya di Provinsi Aceh. 

Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di wilayah Provinsi Aceh. Hingga pekan ini, luas lahan karhutla bertambah dua kali lipat, dari sebelumnya 23 hektare menjadi lebih dari 48 hektare. Ada 3 kabupaten yang paling parah mengalami karhutla, yaitu Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Besar. 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Ilyas meminta masyarakat turut mencegah karhutla.

”Kami hanya bisa menganjurkan pada masyarakat jangan membuang puntung rokok, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Kalau Kita bencana yang terjadi selama ini akibat ulah tangan manusia itu sendiri, ” kata Ilyas kepada KBR, Rabu Malam (24/07/24).

Tim pemadam di Aceh kerap kesulitan menjinakkan kebakaran karena tidak ada sumber air. Kondisi ini diperparah dengan hembusan angin kencang dalam sepekan terakhir.

Di Aceh Barat, beberapa lahan yang sudah dipadamkan kembali terbakar. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Teuku Ronald Nehdiansyah mengatakan kondisi ini menyulitkan upaya pemadaman.

"Di lokasi yang pertama itu sudah hampir 75 persen sudah kita tangani. Tapi di lokasi itu juga masih ada. Namun setelah di hari Jumat itu juga kemudian Aceh Barat terus mendapatkan rentetan karhutla di lokasi yang berbeda. Jadi ada beberapa lokasi lagi yang pada akhirnya juga harus kami lakukan tindakan," kata Teuku dalam siaran teropong bencana BNPB, Rabu, (24/7/2024).

Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan berbagai dampak. Mulai dari memburuknya kualitas udara, kerusakan ekosistem hingga terganggunya aktivitas warga khususnya petani. 

Selain Aceh, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Sumatra Utara, Riau, hingga Kalimantan Barat. Sedangkan di Pulau Jawa, 30 kabupaten kota se-Jawa Tengah menetapkan status siaga darurat menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

Baca juga:

• Kebakaran Hutan Meluas di Aceh, karena Puntung Rokok?
• BNPB: 30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Hadapi Kekeringan dan Karhutla

Respon Pemerintah

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan BNPB adalah terus berkoordinasi dengan BPBD-BPBD di daerah, dan membantu mendistribusikan bantuan alat penanganan karhutla dari pusat.

"Kemudian juga kalau seandainya nanti ternyata musim panasnya sangat kering di beberapa daerah tertentu, kita juga bisa menggelar teknologi modifikasi cuaca, didatangkan hujan sehingga kebakaran itu tidak terjadi," kata Suharyanto.

Suharyanto mengingatkan, minimnya curah hujan di puncak musim kemarau cukup krusial bagi penanganan karhutla.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat selama tahun lalu luasan karhutla di tanah air mencapai lebih dari 1 juta hektare lahan. Sejumlah provinsi menjadi penyumbang luasan tertinggi karhutla seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sumatra Selatan, hingga Kalimantan Barat.

BNPB memprediksi wilayah sasaran pengendalian kasus karhutla tahun ini cenderung meluas dibanding tahun lalu.

Baca juga:

• Indonesia Masuk Periode Karhutla dan Kekeringan
• Hadapi Musim Kemarau, BNPB Mitigasi Kekurangan Air Bersih Hingga Gagal Panen

Mitigasi Karhutla

Kalangan DPR mendesak pemerintah pusat dan daerah memaksimalkan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Anggota Komisi Bidang Lingkungan DPR, Slamet menyebut sumber daya manusia di daerah perlu diperkuat dengan kesiapan dan ketersediaan peralatan, khususnya untuk menangani karhutla di medan yang sulit.

"Tolong peralatannya ini diperbaiki, disiapkan selengkap mungkin. Jangan kemudian alat-alat yang usang. Nanti kita akan cek anggaran-anggaran setiap tahunnya. Apakah itu untuk alokasi peralatannya berapa, atau hanya untuk operasional saja. Ini dari sisi SDM juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan dari sisi sarana-prasarana juga harus didukung juga. Karena ini kan seolah-olah ritual rutin yang harus disiapkan oleh KLHK. Hanya dukungan anggarannya yang memang sangat minim,” ujar Slamet kepada KBR, Rabu (24/07/24).

Di lain pihak, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Avianto Amri menilai tombak penanggulangan bencana karhutla berada di komunitas daerah. 

Menurutnya, penanggulangan karhutla di tingkat nasional mesti diperluas untuk menyediakan keperluan-keperluan yang dibutuhkan daerah-daerah rawan karhutla.

"Di masyarakat juga kan sudah banyak tim-tim siaga bencana yang sudah dibentuk, atau juga tim pemadam, sehingga ini perlu dipastikan gimana komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar. Kita bisa mengetahui di mana saja titik-titik api yang terjadi, dan juga bagaimana masyarakat bisa siap siaga, tidak hanya di tingkat desa atau kelurahan, tapi juga baik itu di instansi-instansi di kelompok-kelompok warga bahkan juga mungkin di sekolah dan fasilitas pendidikan juga perlu digiatkan," kata Avianto kepada KBR, (24/07/24).

Avianto menambahkan, puncak kebakaran hutan tidak hanya akan mengganggu aktivitas sehari-hari, namun juga aktivitas belajar, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu masyarakat juga harus siaga bencana karhutla.