Kepolisian Indonesia bakal berkoordinasi dengan kementerian dan sejumlah lembaga terkait penghentian sementara kerjasama penanganan penyelundupan manusia ke Australia.
Penulis: Sutami
Editor:
KBR68H, Jakarta – Kepolisian Indonesia bakal berkoordinasi dengan kementerian dan sejumlah lembaga terkait penghentian sementara kerjasama penanganan penyelundupan manusia ke Australia.
Penghentian kerjasama diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhyono pasca terbongkarnya skandal penyadapan yang dilakukan intelijen negeri Kanguru tersebut terhadap Presiden, Ibu Negara dan sejumlah pejabat tinggi lain.
Juru Bicara Kepolisian Indonesia Ronny F Sompie mengatakan polisi bukan satu-satunya lembaga yang terlibat dalam kerjasama penanganan penyelundupan orang tersebut.
“Itu tentu harus kita diskusikan. Polri bukan satu-satunya yang terlibat penanganan masalah ini. Ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan serta TNI. Dalam beberapa kali penangkapan di laut, TNI kan terlibat membantu,” kata Ronny F Sompie.
Di lain pihak, Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia Tony Burke menyebut penghentian kerjasama penanggulangan penyelundupan manusia dengan Indonesia sebagai bencana. Tony mengatakan penghentian kerjasama tersebut bakal membuat Australia kebanjiran imigran ilegal.
Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadi garda terdepan dalam penanggulangan penyelundupan manusia ke Australia. Para Imigran umumnya berasal dari Timur Tengah. Selama ini mereka singgah di sejumlah wilayah di Indonesia sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke Australia.
Editor: Agus Lukman
