Pengesahan RUU TPKS, Menteri PPPA: Wujud Kehadiran Negara

""Melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual""

KBR, Jakarta-  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga menegaskan, lahirnya Undang-Undang TPKS merupakan kepedulian bersama antara DPR, pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Bintang menyampaikan itu saat Rapat Paripurna DPR pengesahan RUU TPKS, Selasa (12/4).

Kata dia, aturan itu  diperjuangkan atas dasar kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia.

"Merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban. Melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual serta menjamin ketidak berulangan terjadinya kekerasan. Inilah semangat bersama antara DPR RI pemerintah, dan masyarakat sipil," ujar Bintang, dalam sidang paripurna DPR, Selasa (12/4).

Menteri PPPA Bintang Puspayoga menambahkan, maraknya kasus kekerasan seksual saat ini berdampak besar bagi korban dari segi mental, kesehatan, fisik, ekonomi hingga politik. 

Baca juga:

• Sah! Paripurna DPR Setujui RUU TPKS Jadi Undang-Undang
• Pemerintah dan DPR Sepakat Pemerkosaan dan Aborsi Tak Masuk RUU TPKS

Kata dia, dengan adanya payung hukum yang lebih kuat melalui undang-undang TPKS, diharapkan kasus kekerasan akan menurun dan keadilan bagi korban terjamin sepenuhnya.  

Editor: Rony Sitanggang

• RUU TPKS
• PKS
• Fraksi PKS Menolak Pengesahan RUU TPKS
• Panja RUU TPKS
• RKUHP
• Baleg DPR
• DPR
• DIM RUU TPKS