Pemerintah Diminta Segera Bentuk Lembaga Pengelolaan Air Terintegrasi

Pemerintah belum memiliki cetak biru pengelolaan air.

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo didesak untuk segera membuat lembaga khusus untuk mengelola air bersih dan air minum secara terintegrasi. Koordinator Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA) mengatakan, selama ini pemerintah belum memiliki cetak biru pengelolaan air. Apalagi kewenangan mengenai air terpisah-pisah di sejumlah Kementerian. Semisal pengelolaan air tanah berada di bawah Kementerian ESDM. Namun ESDM pun tak memiliki peta mengenai daya serap dan kandungan air tanah sekarang.

"Semua berjalan masing-masing. Sementara misalnya dalam konteks penanggulangan banjir, Kementerian PU terus memakai sistem polder. Jalan ditinggikan, tapi hutannya tidak diapa-apakan daya serap airnya. Makannya miskoordinasi mismanajemen itulah sumber buruknya pengelolaan air kita. Harusnya semua lembaga-lembaga yang ada urusannya dengan pengelolaan air itu didudukkan, fungsinya ditarik ke satu lembaga khusus," kata Reza kepada KBR, Selasa (12/5).

Reza menambahkan, kewajiban untuk mendata areal tangkap air di hutan juga tidak jelas dimiliki oleh Kementerian Kehutanan. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum kerap menggunakan sistem polder untuk menanggulangi banjir. Jalan ditinggikan, namun daya serap hutan tak dipikirkan. Kata Reza negara-negara lain juga banyak yang memiliki lembaga pengelolaan air terintegrasi. Misalnya Polandia dan Singapura.

Jika presiden tidak segera membentuk lembaga ini, kata Reza, semakin lama masyarakat Indonesia akan terbebani, terutama karena penyakit akibat kualitas air yang buruk. 

Editor: Malika