NASIONAL

Pemerintah Kejar Target Percepatan Penurunan Stunting

"Untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam kurang dari 2 tahun ya"

AUTHOR / Heru Haetami

posyandu
Petugas Posyandu Ayeum Mata menimbang berat badan anak di Desa Alue Raya, Aceh, Sabtu, (13/5/2023). (FOTO: ANTARA//Syifa Yulinnas/hp.)

KBR, Jakarta -  Pemerintah mengingatkan jajarannya mencari solusi strategis percepatan penurunan prevalensi stunting atau tengkes. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah masih harus mengejar target 14 persen penurunan angka stunting hingga 2024.

Itu disampaikan Wapres saat memimpin Rapat Terbatas Tingkat Menteri untuk Percepatan Penurunan Stunting Triwulan I Tahun Anggaran 2023.

"Namun untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam kurang dari 2 tahun ya. Untuk itu harus dilakukan intervensi strategis guna mendorong penurunan stunting lebih cepat lagi,” kata Maruf, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Baca juga:

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, lebih dari 80 persen kabupaten/kota masih menghadapi persoalan aspek tata kelola pelaksanaan program, pencapaian intervensi spesifik dan sensitif.  Itu didasari hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dan road show di 34 provinsi. Ma'ruf mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama mengatasi persoalan-persoalan itu.

“Kita harus fokus pada intervensi yang mempunyai daya dorong besar bagi penurunan stunting. Karena kita hanya punya waktu yang terbatas untuk mencapai target pada tahun 2024. Sedangkan target yang harus diturunkan masih cukup tinggi,” katanya.

Wapres meminta seluruh pemangku kepentingan untuk fokus dan mencari terobosan dalam mencapai mencapai target yang sudah ditetapkan.

Ma'ruf meminta perbaikan program secara menyeluruh, mulai dari aspek perencanaan penganggaran, penguatan koordinasi dan pelaksanaan hingga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Baca juga:

Di sisi lain, Wapres meminta agar luasan cakupan intervensi penanganan dari para kader dibuat secara spesifik dan intensif.

“Para pelaku di lapangan, baik itu Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu dan penggiat lainnya dioptimalkan perannya, ditingkatkan kapasitasnya dan diberikan dukungan yang optimal oleh semua pihak,” pungkasnya.

Editor: Muthia Kusuma Wardani

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!