NASIONAL
Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis Masih Alami Kendala
Anggaran awal yang disiapkan sebesar Rp4,7 triliun, namun sempat mengalami pemotongan akibat prioritas belanja negara yang beragam.
AUTHOR / Hoirunnisa
-
EDITOR / Muthia Kusuma
KBR, Jakarta- Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai dilaksanakan serentak di seluruh Puskesmas di Indonesia, pada Senin, (10/2/2025). Rinciannya sebanyak 10 ribu puskesmas dan 20 ribu klinik kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Salah satu program inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar seluruh populasi, dari bayi baru lahir hingga lansia. Meski demikian, pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.
Khusus di Jawa Tengah, ada ratusan puskesmas yang siap melayani salah satu program inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto, resmi dimulai pada hari Senin, 10 Februari 2025.
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yunita Dyah mengatakan program cek kesehatan gratis dapat diakses masyarakat melalui puskesmas terdekat.
"Untuk pemeriksaan gratis semua puskesmas dan klinik yang bekerja dengan BPJS untuk pemeriksaan tahap pertama di puskesmas ada 881 siap melayani masyarakat. Dengan adanya pemeriksaan gratis diharapkan jadi efisiensi anggaran, nah ini saatnya memulai," ungkap Yunita di Semarang, Senin(10/02/25).
Yunita mengatakan, ada tiga kategori sasaran utama cek kesehatan gratis, yaitu orang yang berulang tahun, siswa sekolah terutama saat ajaran baru, serta ibu hamil dan balita.
Namun tidak semua puskesmas siap melayani program ini. Semisal di Puskesmas Pleret, Bantul, DIY.
Ketua Umum Akselerasi Puskesmas Indonesia (Apkesmi), sekaligus kepala Puskesmas Pleret, Bantul, DIY, Santoso Hardoyo mengaku masih mengalami beberapa kendala. Antara lain alat-alat dan sarana kesehatan, serta SDM.
"Untuk saat ini memang di kami di Puskesmas Pleret, Bantul baru pada tahap mendapatkan sosialisasi. Tetapi persiapannya cukup intens, cuma untuk sampai saat ini saya memandang memang belum cukup siap untuk running PKG. Karena memang pendataan pelaporan itu belum final, dan juga semua peralatan yang dibutuhkan itu tidak semua ada di puskesmas,” ujar Santoso kepada KBR, Jumat (7/2).
Meski demikian, Kepala Puskesmas Pleret, Bantul, Santoso Hardoyo sudah meminta kelengkapan tersebut kepada pemerintah pusat. Namun, ia belum tahu kapan pihaknya akan menerima bantuan itu.
Padahal, Kementerian Kesehatan mengeklaim infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia siap digunakan untuk program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin meyakini, Cek Kesehatan Gratis (CKG) bakal menjadi program kesehatan yang bisa menyasar seluruh masyarakat Indonesia.
"Kita sebenarnya dari cek kesehatan ini bisa tahu profilnya seperti apa. Feeling saya (berbeda) dari survei kesehatan. Survei kesehatan itu kan sebenarnya kaya statistik, diambil sampelnya mungkin cuma 100 ribu, 200 ribu. Kalo ini kan benar-benar 280 juta jiwa kita lihat dan di mana saja lokasinya," ujar Budi di Surabaya, Senin, (10/2/2025).
Baca juga:
Kementerian Kesehatan juga mengklaim telah menyusun strategi khusus untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar alias 3T.
Kemenkes memperkirakan biaya cek kesehatan setiap orang mencapai Rp1,6 juta hingga Rp2 juta.
Anggaran awal yang disiapkan sebesar Rp4,7 triliun, namun sempat mengalami pemotongan akibat prioritas belanja negara yang beragam.
Meski demikian, Menkes Budi memastikan bahwa kebutuhan anggaran untuk tahap awal tetap tersedia, dan jika nantinya masih kurang, pihaknya akan mengajukan tambahan.
“Kalau ternyata memang butuh, kita minta tambahan. Karena memang sekarang kan prioritas spending-nya beliau juga sedang banyak,” tutur Menkes Budi.
Sementara itu, masyarakat berharap program pemeriksaan kesehatan gratis dapat mempermudah akses kesehatan. Oktaviani, ibu rumah tangga di Depok, Jawa Barat, mengatakan, program ini harus disosialisasikan dengan baik.
"Terus kira-kira kalau misalkan memang ada pemeriksaan, itu tuh ada aturannya nggak sih, aturan jamnya atau segala macam gitu kan. Soalnya takutnya itu kan mungkin BPJS, berbayar maupun tidak berbayar aja, itu kan gimana ya. Antreannya itu meledak gitu, ya," kata Oktaviani kepada KBR, Jumat, (7/2/2025).
Senada, pakar kesehatan menegaskan, pemerintah harus memastikan pemeriksaan kesehatan gratis bukan sekadar program seremonial.
Pakar Kesehatan dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengingatkan, program ini juga harus disiapkan secara optimal dan berkelanjutan.
"Jadi pemeriksaan gratis ini harus punya standar pelayanan yang baik. Jadi bukan sekedar formalitas periksa-periksa. Jadi harus ada standarnya. Apa yang diperiksa, bagaimana metode yang dipilih pemeriksaannya dan lain sebagainya. Dan juga mekanisme tindak lanjut kalau ditemukan kasus-kasus dengan masalah kesehatan yang memerlukan rujukan lebih lanjut. Di sini ada mekanisme rujukannya, mekanisme pembiayaannya yang jelas. Yang tentu ini jadi isu jagi karena bicara kemampuan pendanaan misalnya melalui mekanisme BPJS misalnya. Yang sekarang ini diterpa isu masalah defisit dan lain sebagainya," ujar Dicky kepada KBR, Jumat (7/2/2025).
Dicky Budiman meminta komitmen pemerintah untuk konsisten dalam melaksanakan program cek kesehatan gratis baik secara politis maupun secara anggaran.
"Hal yang klasik di negara-negara berkembang atau menuju maju seperti Indonesia yang mengarah seperti itu adalah masalah kalau bicara program kesehatan di kontinuitas atau berkelanjutan. Bahkan konsistensi komitmen, konsistensi politis, konsistensi penganggaran itu jadi isu," kata Dicky.
Baca juga:
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!