Dengarkan

Kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, bakal meningkatkan razia gabungan terhadap angkutan kota (angkot). Tujuannya, menekan tindak kejahatan di dalam angkutan umum. Rencananya, razia bakal digelar tiap hari. Razia ini dilakukan menyusul tewasnya mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia, Annisa Azward karena terjatuh dari angkutan kota. Efektifkah cara ini untuk meredam kejahatan di angkutan umum di Jakarta? Simak perbincangan KBR68H dengan Ketua Organda Jakarta Soedirman dalam program Sarapan Pagi.

Kasus ini tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah lain. Kalau ada kebijakan dari organda sebagai induk dari angkutan umum, apa kira-kira untuk meminimalisasi kasus semacam ini?

Pertama saya sebagai mengucapkan turut berduka cita atas kecelakaan yang terjadi terhadap Almarhumah Anisa. Upaya apa kebijakan dari organda untuk meminimalisir kejahatan, disini perlu dipahami bahwa kami sebagai asosiasi jujur secara teknis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan satu kebijakan-kebijakan terkait dengan pengamanan terhadap penumpang yang dibawa angkutan-angkutan anggota kami. Organda adalah satu asosiasi membawahi beberapa moda-moda angkutan ada taksi, bus kota, bus kecil termasuk angkota, angkutan barang, sewa wisata, bus antarkota antarprovinsi. Jadi kami mengakomodir semua kepentingan-kepentingan anggota tersebut, misalnya ada kebijakan pemerintah tentang fiskal ini kita melalui asosiasi ini melakukan satu mediasi dengan pemerintah.
 
Kalau soal kontrol terhadap pengemudi bukan di organda ya?

Jujur ini harus langsung kepada pengusahanya. Ini potret transportasi Indonesia secara umum, bahwa disini terjadi kelemahan-kelemahan. Kami asosiasi ingin sekali bermitra dengan pemerintah, membantu mengawasi, rekrutmen daripada sopir, pemberian izin terhadap para pengusaha. Ini penting sekali rekrutmen daripada sopir, kami tidak menyalahkan siapa-siapa ini titik tolak daripada standar mutu pelayanan pertama adalah pengusahanya. Pengusaha menyediakan angkutan yang baik, nyaman, kemudian sopirnya.

Lewat asosiasi tidak bisa dibuat standarisasi?

Kami sudah berkali-kali mengusulkan kepada pemerintah. Bahwa pengemudi-pengemudi angkutan umum ini dilakukan sertifikasi, jadi bukan hanya SIM saja yang dikeluarkan oleh kepolisian, hanya bisa menyetir. Tetapi sertifikasi itu dididik, tata krama, santun, komunikasi dengan penumpang.
 
Ini oleh pemerintah daerah?

Iya tapi tidak pernah ada. Dulu sekali ada pendidikan di Serpong tapi sekarang sudah tidak ada dan jujur saja itu mahal biayanya, mendidik driver-driver supaya profesional.

Satu sopir berapa biaya yang harus dikeluarkan?

Kalau tidak salah ini dengan pelatihan selama 10 hari itu Rp 600 ribu sampai Rp 700 ribu per orang. Belum termasuk uang makan, belum nanti kerugian sopir selama 10 hari tidak narik itu di rumah mau dibelanjain apa.

Jadi tawarannya ini ditanggung bersama pemerintah masing-masing 50 persen?

Itu masih baik ya 50 persen dari pengusaha 50 persen dari pemerintah. Ini baru akan tercipta satu figur baik itu sopir bajaj, sopir angkot, sopir bus itu betul-betul yang profesional memiliki tata krama. Seperti kita lihat sopir-sopir bus wisata itu baru kita naik disapa selamat pagi, apa kabar, sopir-sopir yang bersertifikat seperti itu.

Terakhir ada pelatihan itu kapan?

Sudah tidak jelas lagi. Dulu rutin setiap pengusaha diharuskan mengikuti pelatihan-pelatihan dan memiliki sertifikat, jadi betul-betul mereka ini dilatih menjadi pelayanan yang terbaik.

Selain biaya mahal adakah faktor lain yang menyebabkan disiplin pengemudi ini minim?

Ini sedang dipikirkan kenapa sopir ini diberikan gaji bulanan, ditingkatkan profesionalisme, pengusaha-pengusaha ini berani memberikan gaji. Tetapi disini juga dilematis, kalau pengusaha kasih gaji sama sopir dia tidak bisa kejar cicilan mobil, pendapatan berapa habis disitu, tidak bisa nyicil, itu kredit semua anggota saya itu. Kemacetan, kemacetan berpengaruh ritasinya akhirnya kalau dulu bisa 15-20 rit satu hari, sekarang 7 rit saja sudah ngos-ngosan, bagaimana bisa menutupi. 
   
Saran untuk perbaikan, keamanan, kenyamanan penumpang itu apa kalau begitu?

Pendidikan terhadap pengemudi-pengemudi, kemudian tertibkan itu pengusaha-pengusaha. Ini sudah diatur UU No. 22 Tahun 2009 bahwa pengusaha angkutan umum harus berbadan hukum dan ini diatur Undang-undang bahwa itu punya pool, 1 pool ada 100 angkot. Kalau sudah 1 pool manajemennya mudah, kontrolnya mudah, sopir yang keluar benar atau tidak, kesehatannya, semuanya ada.

Berapa persen atau berapa jumlah angkutan umum yang dimiliki pribadi?

Hampir semuanya milik pribadi bergabung dengan satu wadah, tetapi manajemennya sendiri-sendiri.

Tapi mereka bisa plat kuning ya?

Karena ada wadahnya tersebut. Banyak koperasi angkutan dari bus besar ada koperasi, bus sedang ada koperasi, itu semuanya koperasi. Jadi koperasi ini beranggotakan orang per orang, saya dan istri punya mobil bisa dapat plat kuning asal masuk anggota.

Ini yang membuat peluang itu makin tinggi?

Kontrolnya sulit dilakukan oleh aparat. Sangat sulit, bagaimana dia punya garasi di samping rumah, di ujung gang.