NASIONAL

Mendikti 'Dilawan' Anak Buah, Ini Daftar Panjang Anggota Kabinet yang Kontroversial

Kasus demo Menteri Satryo ini menambah panjang daftar anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto yang tersandung masalah.

AUTHOR / Heru Haetami, Agus Luqman

EDITOR / Rony Sitanggang

Mendikti 'Dilawan' Anak Buah, Ini Daftar Panjang Anggota Kabinet yang Kontroversial
ASN menggelar aksi di kantor Kemendikti Ristek di Jakarta, Senin (20/1/2025). (Foto: ANTARA/Sean Filo Muhamad)

KBR, Jakarta - Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro didemo anak buah, pada Senin (20/1/2025). Para ASN yang tergabung dalam Paguyuban Pegawai Dikti itu menggelar aksi 'Lawan' di Lobby Gedung D, lingkungan Kemendikti, Senayan, Jakarta.

Berpakaian serba hitam, dengan mengenakan pin bertuliskan 'Lawan' di baju, para ASN itu memprotes sikap Menteri Satryo yang memecat Neni Herlina, seorang ASN yang menjabat Pj Rumah Tangga di Kemendikti.

Para ASN juga memajang sejumlah spanduk yang isinya protes mereka terhadap Menteri Satryo yang dianggap tidak pantas. Spanduk itu menyebut Menteri Satryo sebagai 'menteri pemarah', 'suka main tampar', 'suka main pukul', hingga memperlakukan ASN seperti 'babu keluarga'. 

Salah satu spanduk juga menggunakan tulisan #Lawan, #Menteri Zalim, dan lain-lain.

Mendikti Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah melakukan pemecatan maupun aksi kekerasan.

Menurutnya, aksi demo itu merupakan penolakan terhadap mutasi besar-besaran di lingkungan kementerian, karena ada perubahan nomenklatur dari satu kementerian menjadi tiga kementerian, yaitu Kemendikasmen, Kemendikti dan Kementerian Kebudayaan.

"Kami sedang mengadakan upaya mutasi besar di kementerian. Karena pecah menjadi tiga kementerian dan kita perlu banyak orang. Kemudian kita membenahi supaya, karena pak presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah. Kita adakan satu mutasi yang cukup besar. Dan karena memang ada pihak-pihak yang tidak berkenan dimutasi," kata Satryo usai pelantikan Rektor ITB, di Bandung, Senin, (20/1/2025).

Ia juga membantah melakukan kekerasan fisik terhadap pegawai di kementeriannya.

"Tidak ada sama sekali, tidak benar," katanya.

Ini merupakan kali pertama seorang menteri didemo secara keras oleh anak buahnya. Bahkan ASN menyoraki dan meneriakkan 'turun-turun' saat mobil berplat nomor RI 25 meninggalkan gedung Kemendikti.

Baca juga:

Kasus ini menambah panjang daftar anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto yang tersandung masalah. Berikut daftar lainnya:

1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Menteri Yandri tersandung kasus penggunaan kop surat kementerian untuk kepentingan pribadi. Ia menggunakan kop surat kementerian saat membuat undangan pengajian peringatan haul meninggalnya ibunya. Undangan itu digelar menjelang Pilkada 2024,  istri Yandri ikut menjadi calon bupati Serang, Banten.

Menteri Yandri akhirnya mengaku salah setelah mendapat banyak teguran.

2. Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

Usai dilantik sebagai menteri pada 21 Oktober 2024, Menteri Koordinator bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra ditanya apakah kasus 1998 termasuk pelanggaran HAM berat. Ia menjawab bukan, karena tidak ada genosida atau pembersihan etnis.

Pernyataan itu menuai kecaman, khususnya dari korban, keluarga korban dan pegiat HAM. Belakangan Yusril mengklarifikasi, bahwa ia tidak jelas mendengar pertanyaan wartawan. Sehingga jawabannya dipahami keliru.

3. Menteri HAM Natalius Pigai.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menuai sorotan usai menyebut kementeriannya butuh anggaran Rp20 triliun. Angka itu 3125 kali lipat dibandingkan anggaran kementerian saat ini yang hanya Rp64 miliar.

Pigai menyebut untuk menambah pegawai, menata sistem, merevitalisasi struktur, membentuk universitas HAM bertaraf internasional dan sebagainya.

Permintaan Natalius Pigai itu mendapat sorotan luas karena dianggap tidak realistis.

Anggaran yang diminta itu jauh melebihi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Rp6,238 triliun), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rp6,22 triliun), Kementerian ESDM (Rp6,21 triliun), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rp6,9 triliun) serta Kementerian Perindustrian (Rp7,5 triliun).

4. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Pada November 2024, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia menangguhkan kelulusan program doktoral Bahlil Lahadalia yang juga Menteri ESDM. Bahlil sebelumnya mendapat gelar doktor sebulan sebelumnya dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.

Gelar doktor Bahlil ditangguhkan karena sejumlah alasan. Mulai dari durasi studi yang singkat dan tidak lazim (kurang dari 2 tahun), dugaan plagiarisme serta kekurangan prosedural di UI.

Bahlil meminta maaf.

5. Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah).

Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) tersandung masalah ketika mengucapkan olok-olok kepada seorang penjual es teh saat pengajian. Tindakannya ini membuat heboh jagat maya karena dianggap tidak pantas, apalagi sebagai seorang pejabat publik. Ia bahkan jadi sorotan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Muncul petisi agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Miftah Maulana.

Belakangan, Miftah Maulana mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan pada 6 Desember 2024, atau 45 hari sejak dilantik.

6. Menkomdigi Meutya Hafid.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tak luput dari sorotan publik setelah melantik Rudi Sutanto sebagai staf khusus menteri. Rudi Sutanto merupakan pendengung (buzzer) media sosial dengan nama alias Rudi Valinka alias Kurawa.

Meutya Hafid mengaku tak tahu staf yang dilantik adalah buzzer Jokowi. 

Warganet mempersoalkan penunjukan buzzer kontroversial seperti Rudi Valinka sebagai staf khusus itu mempengaruhi obyektivitas dan independensi kementerian dalam menyampaikan informasi ke publik.

Sementara itu, pihak Istana menyebut setiap penunjukan staf khusus menteri harus melalui mekanisme yang melibatkan Presiden dan Menteri Sekretaris Negara.

7. Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad

Raffi Ahmad menuai sorotan setelah kasus petugas patroli pengawalan (Patwal) mobil dinas plat RI 35 yang dikritik bertindak arogan.

Patwal mengacungkan jari ke sopir taksi Bluebird yang menghalangi mobil RI 35. Pemilik mobil RI 35 sempat jadi misteri, sebelum Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad mengakui itu mobilnya. Walaupun ia tidak berada di mobil itu.

Kasus Patwal 'arogan' yang mengawal mobil RI 35 memicu kehebohan di media sosial. Banyak warganet meyakini praktik penggunaan patwal polsi selama ini bermasalah. Di media sosial X, kasus Patwal RI 35 ini juga memicu ajakan gerakan  'cuekin patwal tet-tot uing uing' di jalanan.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!