Dengarkan

KBR68H, Jakarta– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, menantang Koalisi Reformasi Pendidikan untuk memberikan alternatif jika Ujian Nasional dihapus. Sebelumnya Koalisi Reformasi Pendidikan melakukan aksi Walk Out atau keluar dari arena konvensi UN.

Menurut dia, Konvensi Nasional Ujian Nasional diadakan justru untuk merumuskan formula perbaikan pada sistem ujian nasional tahun depan.

“Jadi Ujian Nasional sebenarnya sudah kompromi empat pilihan, kan banyak yang ngotot Ujian ini untuk pemetaan, oke ujian nasional untuk pemetaan. Saya setuju  ujian nasional tapi harus bisa dipakai untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, kita buat ada itu kotak itu. Ujian nasional itu harus bisa dipakai untuk memperbaiki, kita buat kotaknya juga. Ujian nasional itu harus punya konsekuensi kelulusan, kita buat. Jadi rumusan yang baru ini sebenarnya sudah mengakomodasi semua keinginan-keinginan dasar dari kawan-kawan kita”, ujarnya kepada wartawan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh menambahkan UN sebagai penentu kelulusan siswa didik tetap tak bisa diganggu gugat. Menurut dia, pelaksanaan UN bukan dilaksanakan demi kepentingan Kemendikbud, tetapi kepentingan para anak didik.

Sebelumnya Kemendikbud sudah menggelar Pra-Konvensi UN di tiga kota di Indonesia, yakni Denpasar, Medan, dan Makassar. Ketiga kota itu dipilih dimaksudkan untuk mewakili Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat, serta Indonesia bagian timur.

Pra-Konvensi dari masing-masing daerah membawa usulan manajemen UN, terutama tentang persentase nilai kelulusan. Diusulkan juga masalah pencetakan serta distribusi soal UN, apakah akan dipusatkan atau dilaksanakan di masing-masing provinsi.

Editor: Suryawijayanti