Komnas Ingatkan Tantangan Berat Penguatan HAM Era Prabowo

Atnike mengingatkan pentingnya penguatan pengaruh utama pembangunan hak asasi manusia di seluruh kementerian/lembaga pemerintahan di era Prabowo.

KBR, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebut penyelesaian pelanggaran dan pembela HAM masih menjadi tantangan yang berat pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan, tantangan itu didasarkan atas tingginya pengaduan masyarakat terkait berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.

Atnike mengingatkan pentingnya penguatan pengaruh utama pembangunan hak asasi manusia di seluruh kementerian/lembaga pemerintahan di era Prabowo.

"Untuk itu Komnas HAM telah menyusun sejumlah isu prioritas untuk tahun 2025. Baik itu persoalan konflik agraria, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, persoalan tindak pidana perdagangan orang, pengakuan dan perlindungan bagi pembela HAM, perlindungan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, penguatan praktik bisnis yang berbasis hak asasi manusia, dan pendidikan dan pelatihan HAM,” ujar Atnike dalam rapat bersama DPR, Selasa (3/9/2024).

Atnike Nova Sigiro juga meminta agar penguatan fungsi penyelidikan lembaganya bisa lebih diperkuat berdasarkan UU 26 Tahun 2000. Dia berharap permasalahan HAM menjadi salah satu agenda prioritas presiden terpilih.

Baca juga:

- Komnas HAM: Seratusan Anak Ditangkap Kepolisian Saat Demo Kawal Putusan MK

Sebelumnya, Komnas HAM menerima 955 aduan sepanjang Januari hingga Mei 2024.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 366 kasus ditangani melalui mekanisme pemantauan, sebanyak 98 kasus melalui mekanisme mediasi, serta 491 kasus melalui mekanisme saran dan tanggapan.

Atnike mengungkapkan bahwa Polri menjadi pihak teradu yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM, yakni sebanyak 278 aduan.