Koalisi Gemuk, Semua Selesai di Bawah Meja

"Misalnya, jika ada dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah semuanya selalu bisa diselesaikan di bawah meja"

KBR, Jakarta- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, koalisi gemuk cukup krusial untuk menggolkan setiap agenda pemerintah di parlemen. Menurut Lucius, parlemen yang dikuasai parpol koalisi pemenang pilpres 2024 dengan jumlah yang sangat signifikan cukup riskan. 

Kata dia, fungsi pengawasan parlemen cenderung hanya menjadi sekedar formalitas saja.

"Bahwa mereka menyampaikan semacam poin pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tidak pernah akan sampai membongkar. Misalnya, jika ada dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah semuanya selalu bisa diselesaikan di bawah meja atas nama kerja sama antar partai yang ada di dalam koalisi," kata Lucius kepada KBR, Senin malam (25/3).

Lucius menambahkan, sinyal terbentuknya koalisi gemuk di parlemen periode 2024-2029 berpotensi terwujud.

Artinya, kata dia, publik akan terus melihat wajah parlemen yang terus didominasi koalisi dalam pemerintahan.

"Dalam bahasa yang agak kasar mungkin bisa dibilang parlemen yang hanya menjadi tukang stempel, stempelnya pemerintah dan pemerintah selalu punya kepentingan untuk memastikan dukungan penuh parlemen pada semua kebijakan yang ingin dijalankannya," ujar Lucius.

Baca juga:

• Politik Merangkul ala Prabowo, Pengamat: Untuk Apa Pemilu kalau Akhirnya Satu Barisan
• DPC PPP Rembang Tolak Hak Angket, Adik Gus Baha Dorong Partai Gabung Koalisi Pemerintah
• Pileg 2024: Delapan Parpol Lolos Parlemen, PPP dan PSI Gagal

Atas dasar kepentingan, lanjut Lucius, maka pemerintahan mendatang akan terus membutuhkan banyak dukungan parpol di parlemen.

"Demi tujuan agar menjaga kebijakannya bisa dengan mudah diafirmasi oleh parlemen melalui koalisi yang dibentuknya," tutur peneliti  Formappi Lucius Karus.

Sebelumnya, manuver partai politik pengusung Prabowo-Gibran terus dilakukan usai ditetapkan menang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Teranyar, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sambil berkelakar, Prabowo bahkan mengajak Nasdem masuk koalisi di pemerintahannya mendatang.

Menilik dari porsi kursi koalisi Prabowo-Gibran yang diisi Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat berjumlah 280 kursi parlemen, akan makin digdaya jika ditopang oleh Nasdem, PKB, dan PKS dengan 190 kursi.

Total  koalisi raksasa ini akan menguasai 470 kursi di parlemen berbanding 110 kursi milik PDIP.

Editor: Rony Sitanggang