Indonesia Terpilih Jadi Dewan HAM PBB, Raih Suara Tertinggi

Indonesia meraih suara tertinggi...

KBR, Jakarta- Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM Tinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, Indonesia meraih suara tertinggi dibanding negara lain yang sama-sama terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026.

"Indonesia memperoleh 186 suara dari keseluruhan 192 suara. Angka perolehan suara ini, juga merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB," kata Retno, Selasa waktu New York, (10/10/2023).

Baca juga: 19 Tahun Pembunuhan Munir, Komnas HAM: Crimes Against Humanity

Retno mengatakan, ini adalah kali keenam Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Indonesia pernah terpilih pada periode 2006-2007, 2007–2010, 2011–2014, 2015–2017, 2020–2022, dan yang sekarang untuk periode 2024–2026.

"Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang keenam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan perlindungan HAM," katanya.

Politisasi Isu HAM

Usai terpilih, Indonesia memiliki tiga prioritas utama dalam menjalankan keanggotaannya di Dewan HAM PBB. Yakni, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis, dan capacity building.

"Indonesia akan terus konsisten memastikan no one is left behind dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM, termasuk negara-negara berkembang," katanya.

Pemerintah Indonesia juga tidak ingin isu HAM dipolitisasi.

"Kemitraan yang Inklusif adalah kunci. Kemitraan inklusif diperlukan untuk kemanusian. Untuk memajukan dan untuk pelindungan hak asasi manusia. Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi," kata Retno.

Baca juga: Menyoal Perlindungan bagi Pembela HAM di Indonesia

Di dalam negeri, Retno akan mendorong penguatan penerapan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), termasuk pemajuan isu-isu penting seperti kesetaraan gender, pelindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong dialog yang intensif antarnegara dengan kelompok-kelompok kawasan.

"Hal ini akan dilakukan antara lain dengan sinkronisasi mekanisme pemajuan HAM di kawasan seperti dengan AICHR, dengan ACWC dengan mekanisme HAM global. Kerja sama dengan badan-badan di tingkat regional dan global juga akan diperkuat," ujar Retno.

Retno menambahkan, pemerintah juga akan mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights. Retno bakal terus mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas dan kesetaraan.

Baca juga:

• Korban Pelanggaran HAM Berat Butuh Keadilan, Tak Sekadar Pengakuan

Editor: Sindu