Implementasi B30 di Masa Pandemi

"Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program mandatori biodiesel"

KBR,Jakarta - Pemerintah memastikan bakal terus melanjutkan program mandatori biodiesel B30. Program B30 merupakan pencampuran minyak sawit 30 persen dengan solar 70 persen yang diluncurkan awal Januari 2020.

Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan melakukan penyesuaian pungutan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya untuk menyokong keberlanjutan program B30. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rilisnya mengatakan, program B30 harus terus dijalankan dengan tujuan menjaga stabilisasi harga CPO ada level harga minimal US$600 per ton untuk menjaga harga tandan buah segar (TBS) petani sawit.

"Selain itu juga untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan nonmigas yang sekitar 12%-nya berasl dari ekspor produk sawit dan turunannya," ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Realisasi target B30 terhambat pandemi Covid-19. Sektor usaha dan industri terdampak pembatasan sosial sehingga permintaan produk biosolar ikut turun.

Tahun ini, Pertamina memperkirakan penjualan B30 anjlok lebih dari 10 persen menjadi sekitar 23,8 juta kiloliter atau melorot sekitar 4 juta kiloliter dari capaian 2019. Hal itu disampaikan CEO Commercial and Subholding Pertamina Mas'ud Khamid saat rapat bersama Komisi Energi DPR, Agustus lalu.

"Khusus untuk 2020 ini turun 12 persen karena Covid," kata Mas'ud.

Penurunan juga terlihat di penyerapan unsur nabati untuk produksi B30. Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menyebut target yang dipatok, diprediksi meleset terimbas pandemi. Per Oktober ini, penyerapannya belum menyentuh 60 persen.

"Angka 9,6 juta kl yang menjadi target kita, kemungkinan karena pandemi ini, mungkin maksimum di 15 persen. Mudah-mudahan Desember nanti, bisa menyerap 8,3 juta kl sehingga masih di atas target di 2020," kata Andriah dalam acara webinar di WartaEkonomi Channel, Selasa (13/10/2020).

Sektor transportasi merupakan salah satu pengguna B30. Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mendukung program ini karena bisa menekan laju pencemaran lingkungan akibat polusi. Namun, ia mengeluhkan, B30 membuat saringan bahan bakar atau oil filter cepat rusak. Alhasil, pengusaha harus menggantinya saat kendaraan sudah mencapai kilometer tertentu.

“Kalau di kita kan maksimal pakai ada yang 5000 (km) ada yang 10.000. Rata-rata 10.000. Kalau buat angkutan yang ke luar kota kan cepet penggantiannya. Kalau di dalam kota kan rata-rata satu hari perjalanannya yang memakai solar, bus ya antara 200-300 km tergantung rute jaraknya," ujar Shafruhan kepada KBR, Jumat (23/10/2020).

Shafruhan juga menggunakan campuran lain untuk mempertahankan performa mesin.

“Kan kita harus menjaga mesin. Ya terutama itu kan mempengaruhi awak kendaraan karena mempengaruhi psikologis. Kalau agak berat kan agak nyesek di dada," tuturnya.

Ia meminta pemerintah melibatkan industri otomotif jika ingin program terus berlanjut. Produsen kendaraan perlu mengembangkan produk khusus yang cocok dengan biodiesel.

"Pemerintah kan punya target setahun atau dua tahun meningkatkan B40, B50 perlu bicara dengan detail dengan industri otomotif karena itu kan butuh penyesuaian-penyesuaian. Jangan sampai apa yang diproduksi Pertamina itu ternyata tidak cocok dipakai dengan otomotif di Indonesia. Bisa juga merugikan Pertamina dan pengusaha angkutan kalau memaksakan kehendak," lanjutnya.

Pertamina gandeng KPK

Pada awal Oktober lalu, direksi Pertamina mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menjalin kerja sama mengawal sejumlah program strategis, salah satunya B30. 

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengungkap sejumlah persoalan yang perlu dipecahkan agar program biodiesel bisa berkelanjutan.

"Kami ke depannya adalah bagaimana kami mensecure dari sisi supply dari kelapa sawit ini agar program biodiesel bisa secara berkelanjutan dan ekonomis dijalankan oleh Pertamina. Sehingga memberikan dampak juga nanti kepada para petani sawit untuk meningkatkan kesejahteraan," kata Nicke saat konpers di KPK, Jumat (2/10/2020).

Pada kesempatan yang sama, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan dukungannya terhadap program biodiesel. Namun, Pahala menyoroti soal nilai keekonomiannya. Saat ini, biaya produksi B30 lebih mahal ketimbang harga solar. Pahala bakal membuat kajian dan rekomendasi terkait persoalan ini.

"Biodiesel didorong sampai 50 persen, sementara harus beli minyak sawit dengan harga pasar. Kita bilang kalau boleh ada DMO, atau ada harga khusus seperti batu bara. Kita akan masuk di kajian KPK untuk kita rekomendasikan bersama," ujar Pahala.

Dukungan terhadap kelanjutan program biodiesel juga dilontarkan Pengamat Energi dari UGM, Fahmy Radhi. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif untuk menarik investasi di sektor ini.

“Kalau harganya masih mahal saya kira pemeirntah harus memberikan insentif pada pengembang B30 supaya harga keekonomiannya terjangkau. Minimal sama lah dengan BBM fosil. Karena B30 ini kan energi bersih tidak merusak lingkungan maka itu harus digunakan. Di samping menggunakan B30 ini akan mengurangi impor,” ungkap Fahmy saat dihubungi KBR, Jumat (23/10/2020).

Fahmi meminta KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawal program ini sejak perencanaan hingga implementasi. Ia juga mengingatkan program biodiesel rentan dikorupsi lantaran penentuan harga tak mengikuti pasar, tetapi bergantung proses pembuatan produk.

"Saya juga khawatir dalam proses B30 ada proses blending juga. Dan preferensi harga belum ada sehingga itu juga berpotensi untuk dimainkan oleh mafia migas dalam bentuk korupsi dan kolusi,” pungkasnya.

Editor: Ninik Yuniati

• Mandatori B30
• biodiesel
• sawit
• KPK
• Pertamina
• Kementerian ESDM
• Energi baru terbarukan