Aliansi Masyarakat Adat-WALHI: Pembangunan PSN Serampangan dan Ugal-ugalan

Banyak kerusakan lingkungan terjadi imbas pembangunan PSN.

KBR, Jakarta- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebut pemerintah ugal-ugalan dalam upaya mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Menurut Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM, AMAN, Muhammad Arman, pemerintah kerap menggunakan segala cara untuk membebaskan lahan. Padahal hal itu tidak bisa dibenarkan. 

Kata dia, selama ini dampak PSN lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan masyarakat adat.

"PSN itu satu proyek yang ugal-ugalan, represif. Ada banyak contoh yang bisa kita gunakan misalnya, ya, food estate, ternyata di Kalimantan itu juga gagal gitu, kan. Tapi, itu kan kemudian sudah terlanjur masyarakat adatnya itu digusur, tidak punya lagi lahan pertanian gitu, ya, untuk kemudian menjadikan tempat tersebut sebagai ruang hidup mereka," kata Arman kepada KBR, Kamis, (16/5).

Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Muhammad Arman khawatir, rencana pelepasan puluhan ribu hektare lahan untuk PSN tahun ini bakal makin menyengsarakan masyarakat adat.

Itu sebab, dia meminta pemerintah mengkaji ulang pembangunan PSN, atau malah menyetopnya jika masyarakat terus menjadi korban. Seperti yang terjadi di Rempang Batam hingga Air Bangis, Sumatra Barat.

Percepatan 41 PSN

Sebelumnya, pemerintah berkomitmen mempercepat penyelesaian 41 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp554 triliun pada tahun ini.

Meski begitu, menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dari puluhan proyek tersebut beberapa di antaranya masih terhambat masalah perizinan hingga pengadaan lahan.

“Yang harus diselesaikan adalah perizinannya, isu di kehutanannya, pengadaan lahan, pembiayaan dan konstruksi. Bapak Presiden minta maslaah penyediaan lahan, pelepasan kawasan hutan, perizinan pihak ketiga, alokasi anggaran dan percepatan perizinan," kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (14/5).

Airlangga tidak memerinci daftar 41 PSN yang akan dikebut pembangunannya.

Hanya saja, dia menegaskan terdapat lima proyek yang rampung hingga Maret kemarin. Lalu , 24 proyek ditargetkan selesai pada April hingga September 2024, dan 12 proyek ditargetkan rampung pada Desember 2024.

Pemerintah mencatat ada 195 PSN yang beroperasi penuh dengan nilai mencapai Rp1.500-an triliun sejak 2016 hingga Februari 2024.

Penggunaan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bakal menerbitkan 500 persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) seluas 73 ribuan hektare untuk proyek strategis nasional. Penerbitan itu disampaikan Wakil Menteri LHK Alue Dohong, dalam konferensi pers pekan ini.

"Terkait penyediaan lahan di kawasan hutan, yang kedua adalah percepatan persetujuan lingkungannya. Jadi, kami akan mengeluarkan kebijakan Permen LHK 136 tentang Pendelegasian Persetujuan Lingkungan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kemudian Permen LHK 137 tentang Pengelolaan Perizinan Lingkungan," kata Alue dalam Konferensi Pers, Selasa, (14/5)

Wamen LHK, Alue Dohong mengatakan, pelepasan kawasan hutan untuk PSN dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi tetap. PSN juga bisa menggunakan kawasan hutan produksi baik produktif maupun nonproduktif.

Proses perizinan pun bakal disederhanakan. Sebelumnya perizinan melewati dua tahap dengan memakan waktu 104 hari, kini dipersingkat menjadi satu tahap saja dengan waktu 34 hari.

KBR berupaya menghubungi Deputi 2 Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan dan Tenaga Ahli Utama KSP Helson Siagian. Namun, hingga berita ini diturunkan, permintaan wawancara terkait percepatan pembangunan PSN, tidak direspons.

PSN Serampangan, Perlu Dievaluasi

Sementara itu, LSM lingkungan WALHI menilai pembangunan PSN serampangan, sehingga perlu dievaluasi. Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang WALHI Dwi Sawung mengatakan banyak kerusakan lingkungan terjadi imbas pembangunan PSN.

"Kalau sudah kira-kira bermasalah dan tidak boleh semena-mena menetapkan ini sebuah PSN gitu. Yang jadi masalah kan karena penentuan PSN-nya semau-mau pemerintah. Tiba-tiba saja menunjuk sebuah area menjadi PSN. Belum lagi masyarakatnya dengan cara kekerasan contohnya misalnya Rempang, ya. Belum lagi kan ada beberapa yang dikebut tapi tanpa ada kajian sebelumnya ya. Kajian lingkungan atau segala macamnya enggak lengkap, kemudian dia jadi masalah gitu," ujar Sawung kepada KBR, Kamis, (16/5).

Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang WALHI Dwi Sawung mengingatkan pemerintah agar memenuhi hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan PSN. Selain itu, ia juga meminta tidak ada tindakan kekerasan dan intimidasi kepada masyarakat hanya demi memuluskan PSN.

Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sepanjang 2020 hingga 2023, terdapat 115 kasus konflik agraria akibat PSN. Luas lahan yang bermasalah mencapai 516 ribuan hektare, dan berdampak terhadap lebih dari 85 ribu keluarga.

Baca juga:

• Pemerintah Targetkan 41 PSN Rampung Tahun Ini, Telan Anggaran Rp544 Triliun

Editor: Sindu