Dengarkan

KBR, Jakarta- Pengurus pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI khawatir demonstrasi menentang kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastut mengarah pada motif kepentingan politik tertentu. Apalagi jika demonstrasi menuntut Menteri Susi mundur dari jabatan menteri.

Sekjen HNSI Anton Leonard mengatakan selama ini kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti terbukti melindungi kepentingan nelayan-nelayan kecil atau nelayan tradisional.

Anton Leonard mengatakan patut diduga demonstrasi menentang kebijakan Menteri Susi dan menuntut Menteri Susi mundur dimotori oleh para pengusaha besar yang selama ini dirugikan oleh kebijakan pemerintah.

"Kita sudah milih presiden, sudah menang Pak Jokowi jadi presiden. Hak prerogatif presiden milih menteri. Biarlah mereka kerja dulu. Jangan ada tendensi mengganti menterinya. Karena itu sudah politik. Kalau tuntutannya sudah mengganti menteri, ya siapa yang di belakang mereka? Pandangan kita menjadi ke sana. Ada apa?" kata Sekjen HNSI Anton Leonard  kepada KBR, Rabu (6/4/2016).

Anton Leonard menilai jika ada kebijakan Menteri Susi yang merugikan pengusaha perikanan besar cukup dikritik tanpa harus mengerahkan massa dalam jumlah besar.

"Nggak usah mengerahkan orang begitu banyak, mengeluarkan biaya. Biayanya darimana itu demo mengatas namakan nelayan? Apakah nelayan membiayai dirinya sendiri? Datang dari Jawa Tengah ke sini pakai bis. Logikanya mungkin nggak? Mereka saja susah. Kan pasti ada yang membiayai. Kalau begini ceritanya, wajar saja jika ada yang berpikir ini politis," kata Anton Leonard.

Ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia (Gernasmapi) berdemonstrasi di depan Istana Negara dan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka menuntut Menteri Susi Pudjiastuti mundur dari jabatannya.

Ono Surono, salah satu Kordinator aksi Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia (Gernasmapi) kepada KBR, Selasa (05/04) mengatakan, "karena dampak setahun lebih itu sekarang sudah tercipta pengangguran nelayan sekitar 1.162 ribu orang. Devisa kita yang hilang sekitar 876 juta dollar Amerika. Nilai ekspor kita turun sampai 37.5% dibandingkan tahun 2014."

Ono yang juga anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP itu menambahkan, aksi nelayan ini merupakan bentuk protes dari nelayan yang selama ini tidak pernah didengar dari tingkat daerah hingga pusat. 

Mereka memprotes beberapa kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti yang dituangkan dalam Peraturan Menteri. Diantaranya moratorium atau penghentian izin kapal-kapal eks asing, peraturan larangan bongkar muat kapal di tengah laut, peraturan tentang larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik, serta peraturan yang mengatur penangkapan lobster dan kepiting untuk ukuran tertentu.

Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia (Gernasmapi) mengklaim demonstrasi melibatkan para nelayan dari berbagai daerah seperti Jawa, Banten, Bitung, Bali hingga Kalimantan Barat.

"Tujuan utama adalah petisi. Inti petisi adalah Susi harus turun, karena dia menghancurkan dunia perikanan di Indonesia," kata Ketua Asosiasi Kapal Perikanan Sulawesi Utara Rudy Walukow, di Jakarta.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja mengatakan, sebelum aksi hari ini, para nelayan juga sudah menggelar aksi serupa di daerah.

Sekjen HNSI Anton Leonard mengatakan ada tiga juta nelayan anggota HNSI. Dari jumlah itu 98 persen merupakan nelayan tradisional atau nelayan kecil, dan hanya dua persen yang merupakan buruh nelayan atau Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal perikanan milik nelayan besar atau pengusaha pemilik kapal.

Editor:  Rony Sitanggang