Jadi kementerian keuangan tidak boleh ya diserahkan kepada partai. Nanti itu menjadi ATM, dikuras.
Penulis: Astri Septiani
Editor:
KBR, Jakarta - Ekonom Senior INDEF Didik J Rachbini mendorong agar pemerintahan selanjutnya tidak sembarangan menaruh orang partai di kursi menteri. Menurut Didik, pos menteri yang punya potensi besar menjadi objek korupsi, harus dilepaskan dari kepentingan partai politik.
Apalagi kata dia, saat ini partai politik di Indonesia masih dalam kondisi distrust atau tidak dipercaya.
"Jadi kementerian keuangan tidak boleh ya diserahkan kepada partai. Nanti itu menjadi ATM, dikuras. Apalagi sekarang KPK-nya lemah. Dan juga Kejaksaan Agung nanti ada di bawah subordinasi presiden dan wakil presiden atau di bawah subordinasi partai. Sehingga hukum tidak berjalan," kata Didik dalam diskusi publik, Rabu (1/5/2024).
Didik memprediksi kabinet mendatang akan terjebak dalam budget maximizer, yakni pihak yang terpilih akan memaksimalkan budget untuk konstituen yang dimiliki atau pemilihnya.
Didik juga pesimistis mekanisme check and balances bakal berjalan optimal.
"Kalau koalisinya menyeluruh tinggal PDIP PKS gabung atau itu 80 persen seperti yang dulu maka political market-nya tidak akan sehat," kata dia.
Sebelumnya, KPU telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
Baca juga:
Editor: Wahyu S.
