Dugaan Intimidasi Guru Besar, Kontras: Perpanjang Catatan Pahit Demokrasi

"Kami lihat ini memang ada suatu pola di mana ada serangan atau ancaman yang ditujukan kepada pembela HAM"

KBR, Jakarta- LSM Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai dugaan intimidasi kepada Guru Besar Psikologi UGM, Yogyakarta, Koentjoro Soeparno memperpanjang catatan pahit kebebasan berpendapat dan demokrasi di Indonesia.

Menurut Peneliti KontraS Divisi Riset dan Dokumentasi Rozy Brilian, intimidasi terhadap orang-orang yang kritis berpendapat selalu diikuti dengan langkah pembungkaman.

"Tentu saja kami melihat bahwa segala macam intimidasi terhadap orang-orang yang kritis ingin menyampaikan pendapat dari ruang publik ini, selalu diikuti oleh langkah-langkah pembengkakan. Kami lihat ini memang ada suatu pola di mana ada serangan atau ancaman yang ditujukan kepada pembela HAM atau mereka yang bersuara untuk menuntut hak-haknya," ujar Rozy kepada KBR, Rabu (20/3/2024).

Peneliti KontraS Divisi Riset dan Dokumentasi Rozy Brilian mengatakan, saat ini pembela HAM punya ruang yang sempit untuk menyampaikan pendapatnya. Salah satunya dalam peristiwa di berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Rempang, Wadas hingga Labuan Bajo.

Sepanjang 2021-2023 Kontras mencatat 300-an peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi di Indonesia.

Baca juga:

• Haedar Nashir Ajak Renungkan Kembali Refleksi Pesta Demokrasi
• Imparsial: Tak Beralasan, Pembuat Film Dirty Vote Dipolisikan

Lebih jauh Rozy Brilian menyoroti aksi perampasan spanduk yang dibentangkan seorang ibu di Pasar Gelugur, Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut), saat kunjungan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, aksi ini bertolak belakang dengan esensi blusukan Presiden yang kerap dilakukan di berbagai daerah.

Pada video yang beredar luas di media sosial, spanduk yang dibentangkan itu bertuliskan "Kami ingin sehat, tidak dicemari PT PPSP". Perampasan itu dilakukan pria berkemeja merah. Belakangan, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan perampasan spanduk itu bukan dilakukan oleh anggotanya.

Rozy mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan kualitas demokrasi. Dia menekankan, Kepala Negara punya tanggung jawab moral untuk menegakkan demokrasi. Apalagi, menurut dia kondisi demokrasi saat ini telah hilang dan justru menguatkan otoritarianisme.

Sebelumnya,Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Koentjoro mengaku mendapat serangkaian intimidasi. Kata dia, intimidasi itu berupa kiriman pesan berisi hinaan serta caci maki, hingga didatangi orang asing kerumah.

Menurut Koentjoro, berbagai intimidasi itu terjadi setelah dirinya ikut dalam dua aksi civitas akademika yang menyerukan pemerintah menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

Koentjoro setidaknya ikut dalam dua aksi civitas akademika. Pertama adalah 'Petisi Bulaksumur' pada Januari 2024 lalu. Kedua adalah 'Kampus Menggugat' pada Selasa pekan lalu (12/3/2024).

Editor: Muthia Kusuma