Debat Pilgub Jateng, Andika Ingin Terapkan Pajak Penggunaan Air Tanah

Calon Gubernur nomor urut 1 Andika Perkasa berencana menerapkan pajak bagi pihak-pihak yang menggunakan air tanah secara berlebihan.

KBR, Jakarta - Calon Gubernur nomor urut 1 Andika Perkasa berencana menerapkan pajak bagi pihak-pihak yang menggunakan air tanah secara berlebihan. 

Menurut Andika, penggunaan air tanah yang berlebihan bisa menyebabkan penurunan permukaan tanah.

"Mitigasinya kami berlakukan kebijakan-kebijakan yang mengenakan pajak lebih tinggi, misalnya, khususnya untuk penggunaan air tanah sedemikian rupa. Sehingga yang digunakan lebih ke air permukaan, bukan air tanahnya," kata Andika saat debat kedua Pilgub Jateng, Minggu (10/11/2024).

Andika menyebut, penurunan permukaan tanah sudah terjadi di beberapa daerah di Jateng, seperti Demak dan Kendal. Dia bilang, penurunan permukaan tanah di dua daerah tersebut sudah mencapai 10-12 cm.

Kondisi itu kata dia, disebabkan penggunaan air tanah yang berlebihan.

Bekas Panglima TNI itu juga berencana memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang ikut membantu penghijauan kembali atau reboisasi.

"Juga misalnya banjir yang disebabkan oleh gundulnya hutan. Dan ini juga bisa kami berikan insentif bagi usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang kemudian bisa menunjukkan bahwa mereka bisa menghijaukan kembali sektornya atau propertinya maupun usaha di sekitarnya sedemikian rupa, sehingga kami meringankan memberikan insentif kepada mereka tetapi juga usaha untuk memitigasi itu dilakukan oleh swasta," kata dia.

"Dan karena mereka yang punya kepentingan, saya meyakini ini akan lebih efektif," imbuhnya.

Debat kedua Pilgub Jateng 2024 mengusung tema "Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Jawa Tengah dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat".

Baca juga:

• Debat Perdana Pilgub Jateng: Andika Soroti Turunnya Indeks Demokrasi
• Debat Kedua Pilgub Jateng: Ahmad Luthfi Ingin Lanjutkan Prestasi Ganjar, Singgung Warisan Jokowi.