Dengarkan

KBR, Jakarta- Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel berharap mendapat amnesti dari Presiden Prabowo setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemerasan.

Sebelum memohon pengampunan, Noel meminta maaf kepada kepala negara, keluarga, dan masyarakat Indonesia.

"Saya ingin mengklarifikasi, bahwa saya tidak di-OTT. Kedua, kasus saya bukan pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi kotor yang memberatkan saya," klaimnya sebelum digelandang ke mobil tahanan KPK, Jumat, 22 Agustus 2025, mengutip ANTARA.

Dugaan Pemerasan

Hari ini, Noel bersama 10 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penetapan itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat, (22/8/25).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung 22 Agustus sampai10 September 2025 di rumah tahanan cabang KPK Gedung Merah Putih," jelas Setyo.

Kesebelas tersangka dikenakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menurut KPK, praktik ini sudah terjadi sejak lama.

"Praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya, diperkirakan dari2019 sampai saat ini," jelas Setyo.

Sebelas tersangka itu:

• · IEG, Wakil Menteri Ketenagakerjaan 2024-2029
• · GAH, Koordinator bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja 2022-2025
• · SB, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 2020-2025
• · AK, Subkoordinator Kemitraan dan Personil Kesehatan Kerja 2020-2025
• · IBM, Koordinator bidang Kelembagaan & Personil K3 2022-2025
• · FRZ, Dirjen Binwasnaker & K3 Maret 2025-sekarang
• · HS, Direktur Bina Kelembagaan 2021-2025
• · SKP, Subkoordinator
• · SUP, Koordinator
• · TEM, pihak Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)
• · MM, pihak Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)

Menaker Sudah Teken Pakta Integritas

Usai operasi senyap KPK, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan tidak akan menoleransi kasus korupsi yang melibatkan bawahannya.  

"Saya jamin, kalau ada bukti itu benar, tidak ada toleransi," ujarnya di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis, (21/8/25).

Yassierli menyebut, jajaran Kemnaker telah menandatangani pakta integritas dengan hampir 1.000 perusahaan jasa K3. Penandatanganan itu bagian dari komitmen penghapusan praktik suap, pemerasan, hingga gratifikasi.

"Sejalan dengan arahan presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani pakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi," jelasnya.

Menaker mengaku telah merotasi pegawai yang sudah menjabat 4 tahun, memperbaiki transparansi pelayanan dan akuntabilitasnya, serta merevisi regulasi pelayanan K3.

"Sejak saya dilantik sebagai menteri ketenagakerjaan atau 10 bulan terakhir, saya banyak melakukan pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan," tambah Yassierli.

Saatnya Reshuffle?

Istana turut menanggapi OTT KPK. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, masih menunggu proses hukum sebelum melakukan tindak lanjut terkait kasus Wamenaker Noel.

"Kita tunggu dulu 1x24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Sekali lagi, kalau memang terbukti, ya, akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Apakah akan terjadi pergantian … reshuffle, itu tunggu dulu," ujarnya, Kamis, 21 Agustus 2025.

Pras menjamin Presiden Prabowo masih berkomitmen memberantas korupsi. Komitmen ini diklaim telah diturunkan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih.

"Berkali-kali beliau sudah menyampaikan kepada seluruh anggota kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian," tuturnya.

Namun, setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Prabowo memberhentikan wamenaker dari posisinya.

"Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai menteri tenaga kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Kami harap ini jadi pembelajaran bagi kita semuanya," kata Mensetneg dalam video keterangannya kepada wartawan, Jumat, 22 Agustus 2025.

Kemnaker Perlu Berbenah

Sementara itu, Staf Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Erma Nuzulia Syifa mengapresiasi tindakan lembaga antirasuah. 

Kata Erma, sebelum kasus Noel, Kemnaker sudah terlibat skandal pemerasan proses pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang melibatkan empat jajaran direktur.

"Kami melihat di Kemnaker ada yang tidak baik sistem di dalamnya karena di tahun yang sama sudah ada tiga kasus. Tentu Kemnaker harus berbenah," ujar Erma.

ICW Mendorong adanya mekanisme pengawasan dan penindakan yang ketat di internal Kemnaker, bukan sekadar pakta integritas. 

"Bagi kami pakta integritas oke, hitam di atas putih ada tetapi harus ada tindak lanjutnya. Jangan sampai itu cuma jadi gimik saja, tetapi ke depannya enggak ada perbaikan apa pun," tambahnya.

Kabinet Gemuk, Regulasi, dan Celah Korupsi

Di awal pemerintahannya, Presiden Prabowo mengejutkan sebagian besar publik dengan mengangkat 104 orang menteri dan wakil menteri. Ini menjadikan Kabinet Merah Putih tergemuk di Indonesia.

Padahal menurut Erma, sejumlah jabatan dan pemecahan kementerian itu tidak diperlukan. Perluasan kabinet justru membuka jalan bagi pihak-pihak yang dekat pemerintah untuk mendapat wewenang dengan mudah. Fenomena ini berbanding terbalik dengan komitmen Prabowo memberantas korupsi.

"Kami memandang seharusnya ini menjadi semacam teguran juga bagi Presiden Prabowo. Kayaknya memang harus lebih efisien bagi-bagi jabatan dalam tanda kutip, ya," imbuh Erma.

Tak hanya itu, Erma berpendapat para koruptor di Indonesia terlalu dimudahkan dengan hukuman penjara yang singkat hingga pemberian remisi.  

"Kami melihat sejak UU Tipikor ada di 1999 sampai saat ini, rasanya kasus selalu sama, nilai kerugiannya selalu bertambah, kemudian tidak ada efek jera di koruptor. Kayaknya kita perlu memformulasikan ulang bagaimana caranya agar koruptor ini ditangkap dan ada upaya pencegahannya lagi," jelasnya.

Ia juga menyoroti sulitnya proses pengembalian aset negara yang telah dikorupsi, lantaran RUU Perampasan Aset belum disahkan. ICW mencatat, persentase pengembalian keuangan negara sangat rendah, hanya sekitar 10%.

"Kami mendorong RUU Perampasan Aset kembali dibahas di DPR. Adanya UU Perampasan Aset menjamin aset itu bisa lebih cepat untuk dikembalikan ke negara," tutupnya.

Profil dan Perjalanan Immanuel Ebenezer

Merangkum berbagai sumber, Immanuel Ebenezer Gerungan, yang dikenal dengan sapaan Noel, lahir 22 Juli 1975 di Riau. Ia meraih gelar Sarjana Sosial dari Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta Selatan pada 2004.

Noel memulai perjalanan sebagai aktivis dan dikenal rajin membentuk relawan pendukung tokoh politik. Pada Pilpres 2019, ia menjadi ketua umum Jokowi Mania (JoMan), kelompok relawan utama yang aktif mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. 2023, Noel bergabung dengan Gerindra, partai politik besutan Prabowo.

Selain JoMan, Noel juga sempat membangun kelompok relawan dengan nama "mania" lain seperti Ganjar Mania untuk Pilpres 2024. Pada kontestasi di tahun yang sama, Noel mengubah haluan, dari semula mendukung Ganjar Pranowo berganti ke pasangan Prabowo-Gibran.

Ia menjadi ketua Relawan Prabowo Mania yang bertugas menggalang dukungan di Pemilu 2024. Noel juga sempat maju sebagai calon legislatif DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara pada Pemilu 2024, namun gagal meski meraih hampir 30 ribu suara.

Lalu, Noel sempat menjabat komisaris utama PT Mega Eltra, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), dari Juni 2021 hingga Maret 2022. PT Mega Eltra bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, keagenan, hingga industri cat.

Pada 21 Oktober 2024, Immanuel Ebenezer dilantik Prabowo sebagai wakil menteri ketenagakerjaan dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Sebagai Wamenaker, ia dikenal dengan gaya tegas dan sering mengkritik perusahaan-perusahaan yang dianggap melanggar hak pekerja. Ia pernah melakukan inspeksi mendadak ke beberapa perusahaan.

Noel juga menjadi sosok kontroversial karena beberapa pernyataan publiknya yang menuai kritik. Ia juga sempat berkoar-koar sebagai sosok antisuap.

Kamis, 21 Agustus 2025, Noel diciduk KPK bersama sejumlah orang. Berbagai kendaraan mewah terdiri dari motor dan mobil turut disita KPK.

Daftar Anggota Kabinet Merah Putih yang Tersandung Masalah

Penangkapan Noel oleh KPK jadi kasus korupsi pertama yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Tetapi sebelumnya, sudah ada sejumlah sosok di kabinet yang pernah tersandung masalah, antara lain:

• Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah diperiksa Kejagung terkait dugaan kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO).
• Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo disebut-sebut terkait kasus korupsi BTS 4G, meski belum ada status hukum definitif.
• Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej pernah jadi tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK. Ia lalu mengajukan praperadilan dan menang pada 2024. 
• Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pernah menjadi tersangka rekening gendut di KPK, sebelum kemudian menang dipraperadilan.

Baca juga:

• Usai Digeruduk, Kemnaker Janji akan Perjuangkan THR Ojol
• Dana Rp335 T untuk MBG, Rezim Prabowo Tak Paham Prioritas Sektor Pendidikan
  

Catatan Redaksi:

- Sekitar pukul 23:08 WIB, artikel diperbarui setelah ada sikap dari Istana soal kasus Wamenaker Immanuel Ebenezer. Demikian. Terima kasih