Buruh Menjerit, Kenaikan Harga Pangan Tak Sebanding Kenaikan UMP

Kalangan buruh menjerit dengan naiknya harga kebutuhan pangan. Mereka mendesak pemerintah melakukan intervensi, termasuk kemungkinan menaikkan kembali upah UMP 2024.

KBR, Jakarta - Kalangan buruh mengeluh sangat terbebani harga pangan yang terus meningkat sejak tahun lalu.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tak sebanding dengan harga pangan yang terus naik.

Kata Mirah, sistem pengupahan yang beberapa kali diubah selama masa pemerintahan Jokowi, terbukti semakin melanggengkan politik upah murah dan menurunkan daya beli masyarakat.

"Terutama di level menengah ke bawah itu betul-betul berpengaruh. Di satu sisi llau saya tarik di Jakarta Rp5 jutaan, tapi kan satu sisi harga pangan tetap sama. Di Banten, misalnya saya tanya kepada kawan-kawan, saya tanya harga beras Rp16 ribu per kilo. Semarang ada yang menembus Rp21 ribu per kilo. Upah Semarang itu sekitar Rp2,9 jutaan, mana mencukupkan kebutuhan mereka?" kata Mirah kepada KBR, Kamis (07/03/24).

Baca juga:

• Ekonom INDEF: Intervensi Pemerintah Tidak Efektif Tekan Harga Beras
• Gejolak Harga Beras Tak Masuk Akal, Fraksi PDIP Usul DPR Bentuk Timsus

Mirah mendorong pemerintah meninjau ulang besaran kenaikan UMP 2024 yang disebut tidak ideal, sebab dinilai tidak mencukupi. Apalagi, jika harga pangan masih tinggi seperti saat ini.

Ia mengatakan solusi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memberi subsidi pangan. Namun kata dia, kebijakan subsidi pangan tak boleh merugikan petani, pengusaha, hingga rakyat menengah ke bawah.

"Untuk Pak Jokowi sebagai presiden, tolong menaikkan upah lagi. Boleh enggak? Boleh. Kalau enggak salah tahun berapa gitu, ada kenaikan upah 2 kali. Karena memang inflasi tinggi, kemudian harga sembako tinggi. Alternatif lain adalah subsidi pangan," tambahnya.

Editor: Agus Luqman