Bagi-bagi Jabatan di BUMN untuk Membela Rezim

"Nantinya tidak bekerja untuk negara utamanya tidak bekerja untuk BUMN yang lebih baik tetapi justru akan menjadi pembela-pembela rezim."

KBR, Jakarta - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, bagi-bagi jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kental nuansa politik balas budi.

Menurutnya, hampir banyak di antara mereka yang mendapatkan jabatan di perusahaan plat merah bekerja secara politik kepada Presiden Joko Widodo dan juga Capres Prabowo-Gibran dalam proses kampanye dan juga Pilpres.

“Situasi ini, di satu sisi memprihatinkan. Karena jelas ini menyuburkan sistem oligarki, merusak tatanan demokrasi kita. BUMN itu seharusnya adalah milik negara, dan dihimpun oleh tokoh-tokoh terbaik yang dipilih oleh negara untuk mendudukinya. Bukan bagian dari akomodasi politik terhadap mereka yang sudah bekerja secara politik,” kata Dedi kepada KBR, Senin, (17/6/2024).

Dedi menyebut, dampak jangka panjangnya adalah negara tidak akan pernah berkembang untuk mendapatkan kualitas sumber daya yang betul-betul bagus.

Katanya lagi, bagi-bagi jabatan ini dijadikan sebagai bagian dari proses pembangunan negara.

“Kenapa, karena penunjukan orang-orang yang terlibat dalam pembangunan justru berkaitan dengan kenalan di lingkaran yang cukup elit sehingga oligarki akan tumbuh subur dalam situasi yang sekarang,” ujarnya.

Dedi juga bilang, yang paling mengkhawatirkan adalah situasi ini akan terus berlangsung.

Sebab kata dia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan capres-cawapres terpilih dipastikan akan mereplikasi apa yang sudah diputuskan oleh Jokowi.

“Saya kira hal-hal semacam ini dilakukan oleh kekuasaan karena mereka memang tidak percaya diri dalam hal meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja mereka. Sehingga mau tidak mau, kelompok-kelompok semacam ini nantinya tidak bekerja untuk negara, utamanya tidak bekerja untuk BUMN yang lebih baik, tetapi justru akan menjadi pembela-pembela rezim,“ pungkasnya.

Baca juga:

- TII: Praktik Bagi-Bagi Jabatan di BUMN Perbesar Risiko Korupsi

- Bahaya Bagi-bagi Kursi Komisaris BUMN

Sebelumnya, Kementerian BUMN dikritik karena dituding bagi-bagi jabatan komisaris ke sejumlah politikus.

Terbaru, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ditunjuk menjadi komisaris BUMN holding industri pertambangan Indonesia MIND ID. Grace sebelumnya juga diangkat menjadi staf khusus Presiden Jokowi.

Selain Grace, kader Partai Gerindra Fuad Bawazier juga ditunjuk menjadi komisaris MIND ID.

Sebelum mereka, pendukung Prabowo-Gibran yakni Prabu Revolusi, diangkat menjadi komisaris independen di PT Kilang Pertamina Internasional. Ada pula Siti Zahra yang diangkat menjadi komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Zahra merupakan istri komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda TKN Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid.

• kementerian bumn
• jabatan
• bumn