NASIONAL
ASN Tak Siap Pindah ke IKN, Jokowi Tidak Memaksa
Rencananya, September ini sebagian ASN akan dipindah bertahap ke IKN, Kalimantan Timur.
AUTHOR / Astry Yuana Sari, Sindu
-
EDITOR / Sindu
KBR, Jakarta- Presiden Indonesia Joko Widodo tak ingin memaksa aparatur sipil negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) jika belum siap. Rencananya, September ini sebagian ASN akan dipindah bertahap ke IKN, Kalimantan Timur.
"Rencana masih September, tetapi juga melihat di sini. Sekali lagi, kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan," ujar Jokowi usai meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di IKN, Rabu, (14/08), seperti dikutip KBR dari Kantor Berita ANTARA.
Jokowi menambahkan, pemindahan ASN bakal disesuaikan perkembangan situasi di lapangan, semisal kesiapan rumah susun yang akan dihuni. Presiden menyebut, rencana pemindahan ASN bisa diundur.
Tahap Awal ASN Muda dan Lajang
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) mengutamakan Aparatur Sipil Negara (ASN) kalangan muda dan lajang untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahap awal.
Analis Kebijakan Utama KemenPAN RB Arizal menyebut, para pemuda dan lajang diprioritaskan dengan alasan kesiapan hunian dan perkantoran di IKN.
Kata dia, ASN yang akan pindah ke IKN juga harus menguasai literasi digital, untuk sistem kerja ASN yang baru.
"PermenPAN sudah ada yang mengatur cara kerja baru itu PermenPAN nomor 7 kalau nggak salah. Nah untuk membangun kompetisi, kompetensi dan kompetisi sesama ASN, itu PermenPAN nomor 6 sudah ada tentang pengelolaan kinerja. Jadi ke depan kalau ASN tidak berkinerja, ya, mohon maaf dia akan ketinggalan," kata Arizal dalam acara ASN Festival Gerakan Bangun Nusantara, dikutip dari Antara, Minggu, (4/8/2024).
Arizal menambahkan, pada rancangan awal, jumlah ASN yang akan pindah ke IKN tahun ini sebanyak 11.911 orang dari 36 kementerian/lembaga.
Namun kata dia, setelah melihat kesiapan fasilitas hunian, jumlah ASN yang akan dipindah hingga Desember 2024 sebanyak 3.246 ASN dari 36 kementerian/lembaga. Jumlah itu belum termasuk dengan keluarganya.
Baca juga:
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!