2 Tahun Jokowi-JK, KSP: Fokus Industrialisasi Perikanan

"Mendorong kedaulatan pangan yang berasal dari laut, instrumennya yaitu industrialisasi perikanan."

KBR, Jakarta- Kantor Staf Kepresidenan menyatakan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla, sektor kelautan dan perikanan lebih difokuskan pada upaya menjaga sumber daya kelautan. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Riza Damanik mengatakan, pada tiga tahun sisa pemerintah Jokowi, arah kebijakan di sektor perikanan dan kelautan akan diarahkan pada industrialisasi produk kelautan.

Riza berkata, kebijakan itu sejalan dengan komitmen Jokowi yang ingin menjaga kelestarian laut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Ada dua komitmennya. Bahwa kita berkepentingan untuk menjaga sumber daya ini, karena ini bisa jadi the last resources yang kita punya, dan Presiden juga berkomitmen untuk mengelola sumber daya itu. Presiden mengatakan fokusnya adalah mendorong kedaulatan pangan yang berasal dari laut, instrumennya yaitu industrialisasi perikanan. Tantangannya adalah menyambungkan kewajiban negara menjaga sumber daya laut kita, dengan kewajiban untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi bangsa kita," kata Riza di   restoran Por Que No, Menteng, Kamis (20/10/16).

Riza mengatakan, pemerintah akan serius mendorong industrialisasi produk laut, sebagai sumber pangan masyarakat. Kata dia, upaya itu sudah dimulai tahun ini, terutama saat Jokowi meneken Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 2016 22 Agustus 2016 tentang  Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Kata Riza, Inpres itu akan menjadi penghubung produksi tangkapan nelayan dan pembangunan industri perikanan. Menurut perhitungannya, apabila konsumsi produk kelautan masyarakat meningkat, sumbangan sektor itu terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa tumbuh 10 persen.

Riza berujar, meski mulai mendorong industrialisasi, Jokowi juga tetap berkomitmen menjaga kelestarian laut. Kata dia, Jokowi tidak ingin model tangkap  ikan di masa lalu kembali terulang, yakni menggunakan kapal ilegal atau memanipulasi izin.

Kata dia, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan masih menjalankan program penghitungan ulang kapasitas kapal, karena selama ini banyak kapal yang memalsukan ukurannya, agar bisa mengakses bahan bakar bersubsidi dan tak membayar kewajibannya kepada negara.

Hari ini, tepat dua tahun lalu, Jokowi dan Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Saat itu, Jokowi dan JK bersumpah mengabdi kepada negara untuk menyejahterakan rakyat.

Editor: Rony Sitanggang