BERITA
Selesaikan Konflik Papua, Jokowi Bersedia Bertemu Benny Wenda
“Dengan siapa pun akan saya temui, kalau memang pengen bertemu,"
AUTHOR / Dian Kurniati
KBR, Bogor- Presiden Joko Widodo menyatakan kesediaannya bertemu pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda, untuk membahas penyelesaian konflik di Papua dan Papua Barat. Pernyataan Jokowi tersebut untuk menanggapi permintaan DPRD Papua dan Papua Barat, yang meyakini pertemuan Jokowi dan Benny akan efektif meredam konflik di sana.
Menurut Jokowi, ia selalu terbuka dengan siapa saja yang ingin bertemu, termasuk tokoh yang mendukung referendum untuk Papua.
"Ya enggak ada masalah, bertemu saja. Dengan siapa pun akan saya temui, kalau memang pengen bertemu," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (30/09/2019).
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko justru menyatakan keinginannya bertemu pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda, sebelum mempertemukannya pada Jokowi. Ia juga mengklaim pemerintah serius menyelesaikan konflik di Papua, serta berjanji memberi ruang untuk Benny menyampaikan keinginannya pada pemerintah.
Meski demikian, Moeldoko mengaku belum mengetahui cara bertemu dengan Benny, lantaran belum menemukan orang yang cocok menjadi mediator. Ia juga mempersilakan Benny menentukan lokasi pertemuan.
Sebelumnya pada Selasa (24/09) Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat Ferdinan Solosa meminta pemerintah pusat membuka dialog dengan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Menurutnya, selama ini dialog antara tokoh-tokoh yang memiliki ideologi bersebrangan tidak pernah terjadi, sehingga masalah di Papua terus bergulir.
Menurut Ferdinan dengan adanya dialog antar dua pihak tersebut, diharapkan dapat memperbaiki situasi Papua dan Papua Barat saat ini.
“Surat kepada presiden republik Indonesia, kami dari forum pimpinan DPRD setanah Papua dan Papua Barat menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi terkini, untuk ditindaklanjuti sebagai berikut. Kami minta para pemerintah untuk membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP dan KNPB.” Ujar Ferdinan di kantor KSP, Selasa (24/09/2019).
Ferdinan mengatakan surat kepada presiden disampaikan melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto memuat beberapa poin permintaan kepada pemerintah untuk membantu meredam situasi panas di Papua dan Papua Barat saat ini.
Editor: Rony Sitanggang
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!