Usulan Anggaran Makan Siang Gratis dari Dana BOS Tidak Rasional?

Usulan dana pendidikan BOS untuk membiayai program makan siang gratis memicu penolakan sejumlah pihak.

KBR, Jakarta - Pemerintah masih memikirkan pos anggaran program makan siang gratis yang digagas Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, salah satu opsinya melalui skema anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Karena model untuk SD dan SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," kata Airlangga saat meninjau simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, Kamis, (29/2/2024).

Opsi itu langsung dikritik Anggota Komisi Pendidikan DPR dari Fraksi PKS, Fahmi Alaydroes. Menurutnya, program makan siang gratis tidak relevan dengan BOS. 

Apalagi, saat ini masih banyak persoalan pendidikan, guru, infrastruktur, sarana prasarana sekolah yang masih sangat memerlukan pendanaan.

Selain itu kata dia, janji dari capres cawapres belum layak diperbincangkan saat ini. 

"Amanah 20 persen pendidikan biaya pendidikan itu benar-benar harus dijalankan sepenuhnya, dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu kami sampaikan protes ataupun kritik jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan gratis itu menggerus, dan mengganggu, atau mengutak-atik program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan," kata Fahmi saat rapat paripurna di DPR, Selasa, (5/3/2024).

Baca juga:

• Paripurna DPR, FPKS Protes Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS
• Ketua Komisi Pendidikan DPR Tolak Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis

Penolakan juga disuarakan sejumlah organisasi pendidikan dan guru. Alasannya menurut Kepala bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, langkah itu sama dengan mengambil hak kesejahteraan guru, terutama honorer.

"Sebagian besar dana BOS itu dibayar untuk gaji guru tenaga pendidik honorer. Ini sama saja seperti memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Karena masih banyak guru-guru yang mengandalkan dana BOS. Kemudian kalau kita lihat data dari tahun 2022 sampai 2023, dana BOS ini justru trennya menurun ya kita lihat dari 2022 ke 2023 itu turun hingga Rp539 miliar. Jadi kami khawatir kalau digunakan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial terutama upah guru honorer," ujar Iman kepada KBR, Minggu, (3/3/2024).

Dia berharap program makan siang gratis tidak dijalankan secara gegabah dan tetap memerhatikan kandungan nutrisi di dalamnya.

"Kalau kita hitung misalkan dana BOS untuk sekolah dasar atau SD itu setahun sekitar Rp900.000. Jika dihitung berarti tiap siswa itu perharinya dapat anggaran Rp2.830. Nah bagaimana mungkin dengan makan siang gratis yang menurut pemberitaan satu piring sekitar Rp15.000, padahal pembiayaan Rp2.830 saja ini masih kurang," katanya.

Mengganggu dana pendidikan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo menilai, penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis, berpotensi mengganggu dana pendidikan.

Kata dia, anggaran dana BOS pada 2024 sebesar 59,4 triliun rupiah, sementara dana BOS afirmasi lebih sedikit, dan hanya berapa persen dari dana BOS umum.

“Ini tentu saja merupakan suatu program yang didanai dari BOS tidak memungkinkan dan ini akan mengancam layanan minimum pembelajaran atau pendidikan secara nasional. Oleh karena itu kami sebagai organisasi profesi Federasi Serikat Guru Indonesia yang selama ini berjuang di bidang pendidikan itu menentang ketika dana BOS afirmasi akan dipergunakan,” kata Heru Purnomo kepada KBR, Senin, (4/3/2024).

Baca juga:

• Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis Rawan Dikorupsi
• Dana BOS untuk Biaya Program Makan Siang Gratis, JPPI: Sekolah Swasta Bisa Bangkrut

Program ini juga disebut tak rasional oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Tim Kampanye dan Advokasi Seknas FITRA, Gulfino Guevarrato menjelaskan sejumlah alasan mengapa itu tidak rasional.

Pertama, pasokan pangan yang masih belum jelas sumbernya. Menurutnya, jika nanti sampai impor, maka bisa berdampak pada devisa negara.

"Kedua siapa yang bertanggung jawab mengelola kebijakan ini. Apakah dibuat badan baru atau bagaimana kami juga belum melihat itu. Harusnya bicara soal makan siang sebuah program, harusnya clear dulu nih payung hukumnya ada, kelembagaannya ada, baru programnya," kata Gulfino dalam Ruang Publik KBR, Selasa, (5/3/2024).

Faktor lain yang jadi sorotan FITRA adalah pengelolaan sampah makanan. Kata Gulfino, tanpa program makan siang gratis, sampah makanan sudah jadi masalah nasional.

“Kami melihat tumpukan sampah makanannya juga bermasalah di Republik Indonesia ini. Jangan sampai kemudian nambah-nambah. Keempat yang juga penting soal anggaran juga belum jelas. 400 triliun itu setara dengan APBD 40 provinsi setara dengan DKI Jakarta. Jadi sangat besar sekali. Dan ini menjadi tidak rasional dilakukan dalam waktu cepat,” ujarnya.

Gulfino Guevarrato menyebut, skema dana BOS juga bukan opsi yang tepat.

"Menjadi tidak rasional ketika kemudian dana alokasi untuk BOS, dipakai untuk anggaran makan siang gratis. Padahal sudah jelas BOS itu sudah ada peruntukannya untuk apa-apa. Dan alokasi anggarannya juga ketika di-crosscheck tidak akan cukup untuk memenuhi sekitar 350 sampai 400 triliun," katanya.

FITRA menegaskan, secara analisis anggaran program yang diusung paslon capres 02 itu tidak rasional dilakukan dalam waktu cepat, sekalipun untuk proyek percontohan.

Editor: Agus Luqman