Ekonomi Sulit, Pemerintah Jor-Joran Rayakan HUT RI

Bukankah lebih prioritas jika anggaran negara digunakan untuk subsidi korban PHK?

KBR, Jakarta- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menilai pemerintah tidak peka dengan situasi ekonomi rakyat yang tengah lesu. 

Netty mengkritik keras tanggapan pemerintah yang menyatakan membengkaknya anggaran peringatan HUT RI di IKN sebagai kewajaran. 

“Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?” kata anggota Banggar DPR RI, Netty Prasetiyani, Selasa, (13/08).

Menurut dia, pemborosan anggaran oleh pemerintah untuk acara seremonial bukanlah hal wajar, apalagi saat ini masyarakat mengalami badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bangkrutnya industri tekstil dan pakaian jadi.

Netty mengatakan, jika pemerintah peka, seharusnya fokus pada penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat akibat lesunya pertumbuhan ekonomi. Dia mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebut tsunami PHK telah berdampak pada 101.536 pekerja sejak Januari hingga Juni. Jumlah pekerja yang terdampak PHK itu diperkirakan akan terus meningkat akibat pelemahan ekonomi. Apalagi saat ini pemerintah dinilai belum melakukan intervensi serius untuk mengatasi masalah ini.

Lebih lanjut, legislator yang juga bertugas di Komisi Ketenagakerjaan dan Kesehatan DPR itu juga menyoroti adanya puluhan juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) non-aktif saat ini. Berdasarkan data per 1 Juni 2024, dari total 273 juta peserta BPJS, terdapat 58,3 juta peserta yang berstatus non-aktif akibat menunggak iuran karena tidak mampu.

“Bukankah lebih prioritas jika anggaran negara digunakan untuk subsidi keluarga korban PHK dan pelunasan tunggakan BPJS sehingga masyarakat tidak berutang di pinjol,” lanjut anggota DPR dari Dapil Jawa Barat VIII itu.

Selain itu, dia juga menyoroti nasib ekonomi petani yang saat ini mengalami kesulitan akibat anjloknya sebagian harga pangan.

“Misalnya, petani tomat yang menjerit karena harganya anjlok. Belum lagi kalau kita lihat industri UMKM yang susah modal dan sering merugi. Di mana hadirnya pemerintah?” ujar Netty.

Tak hanya itu, Netty menyebut ada pula persoalan sulitnya permodalan untuk UMKM. Serta masih minimnya anggaran pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Baca juga:

• Anggaran HUT RI di IKN Tembus Rp87 Miliar, Ekonom: untuk Selamatkan Muka Jokowi

Pada kesempatan berbeda, Anggota Komisi bidang infrastruktur Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama menyayangkan mahalnya ongkos perayaan HUT RI di IKN tahun ini. 

Menurut dia, PKS merasa prihatin dengan pembengkakan biaya ini, lantaran sebagian besar rakyat Indonesia saat ini masih banyak yang hidup berkekurangan.

Suryadi berharap, pemerintah dapat bersikap lebih bijak dalam menggelontorkan anggaran negara di tengah pelemahan ekonomi saat ini. 

Ia juga menilai upacara HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) terkesan dipaksakan, mengingat masih banyak infrastruktur dan pembangunan yang belum siap.

Anggaran Melonjak

Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp87 miliar untuk perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Jumlah itu tidak termasuk ongkos perayaan HUT Kemerdekaan RI di Jakarta.

Anggaran pelaksanaan HUT RI di IKN itu meningkat sekitar 64 persen dari realisasi anggaran tahun lalu di Jakarta yakni sebesar Rp53 miliar.

Besaran anggaran perayaan HUT RI di IKN disampaikan Kementerian Keuangan Selasa pekan ini.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran jumbo itu diperlukan untuk memberikan jamuan.

"Tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar ya. Rp87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN. Kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu 53 miliar. Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana. Rincian biaya yang besar itu alat-alat upacaranya, penyiapan sarana fisiknya. Itu yang memang perlu dilakukan di tempat yang baru di sana,” kata Isa saat konferensi pers, Selasa, (13/08/24).

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko turut menanggapi bujet anggaran untuk HUT RI di IKN. Antara lain soal penyewaan kendaraan untuk transportasi para tamu. 

Menurut Moeldoko tak ada yang mahal untuk peringatan HUT RI. Tapi, kata dia, bukan berarti anggaran yang digunakan sewenang-wenang.