Selama Hasan Nasbi menjabat PCO, intensitas interaksinya dengan Presiden Prabowo tidak cukup kuat dan tak berjalan baik.
Penulis: Shafira Aurel
Editor: Sindu
KBR, Jakarta- Mundurnya Hasan Nasbi dari posisi kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) dinilai langkah tepat dan jentelmen. Penilaian itu disampaikan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi merespons mundurnya Hasan Nasbi.
"Saya kira ini contoh baik dan sikap yang jentelmen, ya, dari seorang Hasan, ketika merasa bahwa ada hal-hal yang tidak mampu lagi secara efektif ditopang dalam kapasitasnya sebagai kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," ucap Ade kepada KBR, Rabu, (30/4/2025).
Menurutnya, langkah tersebut juga bisa dianggap bentuk tanggung jawabnya usai mengeluarkan pernyataan kontroversial saat merespons teror bangkai babi ke media Tempo.
"Saya kira ini salah satu evaluasi yang cukup keras dari Presiden Prabowo kepada kepala Kantor Komunikasi Kepresidenannya," tuturnya.
Meski demikian, Ade menduga ada faktor lain yang turut memengaruhi pengunduran diri Hasan.
"Saya menduga ada faktor yang lain. Kepala Kantor komunikasi Kepresidenan tentu saja harus melekat sehari-hari dengan presiden, ya. Sehingga dia bisa men-delivery informasi-informasi strategis yang diambil oleh presiden kepada publik, termasuk juga kepada anggota kabinet yang lain," imbuhnya.
Ade menilai, selama Hasan Nasbi menjabat PCO, intensitas interaksinya dengan Presiden Prabowo tidak cukup kuat dan tak berjalan baik.
"Sehingga ada kesenjangan informasi. Saya juga tidak tahu apakah ini ada kaitannya dengan posisi Pak Hasan yang sebetulnya juga memiliki ikatan yang cukup dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo. Sehingga ini bisa memengaruhi intensitas kedekatannya dengan Prabowo
Sosok Pengganti Hasan
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi mendorong Presiden Prabowo hati-hati mencari pengganti kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ia juga menyarankan kepala negara menunjuk orang yang kompeten dengan sejumlah persyaratan.
"Pertama, dia harus orangnya presiden atau sangat dekat dengan presiden, karena dia akan mentransformasikan informasi kepada publik ataupun kelompok strategis lainnya. Kedua, dia mesti paham tentang masalah-masalah pemerintahan," jelasnya.
"Ketiga tentu sebaiknya memiliki aksesibilitas yang tinggi di semua kelompok karena bersifat multi stakeholder, serta memiliki kepiawaian dalam melakukan komunikasi publik atau komunikasi massa," katanya.
Sebab, menurutnya ini adalah posisi strategis sebagai ujung tombak dari pemerintahan. Ia khawatir jika Prabowo salah memilih orang maka bisa berdampak buruk pada pemerintahan.
"Saya kira sebaiknya menunjuk orang profesional yang betul-betul dipercaya oleh Presiden. Akan lebih ideal menurut saya diisi oleh para profesional yang dipercaya oleh Presiden untuk mewakilinya berbicara di hadapan publik," paparnya.
Ade menilai idealnya juru bicara presiden diisi orang-orang yang paham dan memiliki keahlian khusus.
"Saya kira mungkin tidak akan cukup strategis bagi presiden untuk memilih orang dari partai yang berbeda. Tetapi, ini kembali kepada soal visi presiden menempatkan jubir itu seperti apa. Kalau jubir hanya sekadar formalitas saja mungkin bisa diisi oleh siapa pun sebagai representasi partai politik koalisi, ya," pungkasnya.
Mundur
Sebelumnya, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari posisi kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) di Kabinet Merah Putih.
"Kesimpulan saya sudah sangat matang, bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton," ujar Hasan di Instagram @totalpolitikcom, dikutip Rabu, (30/4/2025).
Hasan mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto melalui menteri sekretaris negara dan sekretaris kabinet.
"Maka pada hari ini, 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, yakni Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan.
Di Luar Kemampuan?
Hasan beralasan pengunduran dirinya ini merupakan jalan terbaik demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa depan. Selain itu, mundurnya Hasan juga disebabkan adanya persoalan.
"Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast, bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi," katanya.
Lebih lanjut, Hasan juga turut berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Hasan Nasbi dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala PCO pada 21 Oktober 2024.
Reaksi Presiden Prabowo
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo telah menerima surat pengunduran diri Hasan Nasbi.
"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami lapori dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi, belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya," ucap Prasetyo kepada wartawan, Selasa, (29/4/2025).
Tanggapan Partai Politik
Sejumlah partai politik turut mengomentari mundurnya Hasan Nasbi. Semisal Partai Demokrat menghormati langkah tersebut.
Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya mengapresiasi kinerja Hasan Nasbi selama menjabat kepala PCO. Dia menyebut banyak terobosan yang dibuat Hasan selama menjadi kepala PCO.
Meski demikian, ia mengingatkan Presiden Prabowo untuk memilih secara cermat sosok pengganti Hasan.
"Posisi sebagai Kepala PCO maupun jubir Presiden sangatlah strategis. Yang bakal menggantikan Hasan ini bukan saja memegang posisi jubir presiden, melainkan juga kepala PCO. Apa yang disampaikannya sebagai jubir, itu mewakili presiden, mewakili pemerintahan negara ini," katanya.
Menurut Herzaky, sangat penting mencari sosok tepat pengganti Hasan agar komunikasi pemerintah kepada masyarakat bisa berjalan baik.
"Jadi, harus sangat hati-hati. Untuk itu, pasti tidak mudah menentukan sosok yang tepat. Hanya, Pak Presiden Prabowo yang paling memahami dan mengetahui kebutuhan kabinet ini," ujar Herzaky kepada KBR, Rabu, (30/4/2025).
Kriteria Khusus
Sementara itu, Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai ada kriteria khusus yang harus diperhatikan untuk menjadi kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Salah satunya memiliki akses langsung kepada presiden.
"Kepala PCO harus memiliki tiga kriteria, menempel, dan punya akses langsung terhadap Bapak Presiden. Serta tahu gaya pemikiran dan kerja Bapak Presiden secara holistik. Dia harus tahu semua proses pengambilan kebijakan. Selain itu, PCO juga harus memiliki kedekatan dengan media. Serta memahami isu-isu di media sosial," kata kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, (29/4/2025).
Kontroversi
Maret lalu, publik sempat dibuat marah karena pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi soal teror kepala babi ke kantor Tempo di Jakarta Barat. Saat ditanya wartawan soal teror itu, Hasan meminta kepala babi itu 'dimasak'.
Pernyataan tersebut dinilai tak berempati dan tidak menunjukkan komitmen terhadap perlindungan pers.
Teror kepada Tempo terjadi Kamis, 20 Maret 2025. Hari itu, kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi yang dibungkus kotak kardus dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana.
Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto mengakui, ucapan Hasan Nasbi itu bentuk keteledoran dan kekeliruan.
"Saya pribadi mohon maaf. Itu ucapan yang menurut saya teledor, ya, keliru itu, saya kira beliau menyesal," kata Prabowo di hadapan sejumlah pemimpin redaksi dari tujuh media di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Minggu, (6/4/2025).
Prabowo juga mengakui komunikasi di jajarannya tidak berjalan baik.
PCO Tetap Bekerja
Meski Hasan Nasbi telah menyatakan mundur, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) memastikan operasional lembaga tetap berjalan seperti biasa.
"Sehubungan dengan hal tersebut, kami ingin menyampaikan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap bertugas seperti biasa. Kami fokus untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program-program prioritas Bapak Presiden," ujar Deputi bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Noudhy Valdryno, dalam rilis yang diterima KBR, Rabu, (30/4/2025).
"Kami percaya seluruh proses akan berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.
Baca juga:
