Dengarkan

KBR, Jakarta - Pemerintah mengkhawatirkan sanksi perdagangan internasional terhadap produk-produk perikanan dari Indonesia. Kekhawatiran itu terkait lemahnya vonis hakim dalam putusan illegal fishing. Menurut Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (P2HP) Saut Hutagalung, rendahnya vonis hakim dalam perkara illegal fishing akan membuat negara tujuan impor seperti Amerika dan Uni Eropa memberikan peringatan kepada Indonesia. Untuk itu dia berharap, ada peningkatan kerjasama antara Kementerian Kelautan, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam penguatan sanksi illegal fishing.

"Tetapi kalau kita perhatikan sekarang, langkah-langkah Uni Eropa sebagai pasar terbesar di dunia terhadap beberapa negara di dunia yang kurang serius memerangi illegal fishing, mereka diberikan sanksi kartu kuning semuanya seperti Thailand, Korsel, Filipina, Solomon Island, Tuvalu banyak negara lain diberikan kartu kuning. Kita di Indonesia, pemerintah sudah sangat serius, ditangkap, menenggelamkan tetapi di proses pengadilan, di situ yang belum sama semangatnya," jelas Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut Hutagalung saat dihubungi KBR, Jumat (22/5/2015).

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan kecewa terhadap keputusan majelis hakim dalam kasus kapal pelaku illegal fishing KM Haifa dan KM Sino yang mendapatkan vonis rendah dari Pengadilan Perikanan di Ambon. KM Sino yang terbukti melakukan praktek illegal fishing tetapi hanya dikenakan denda Rp 100 juta. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan upaya banding terkait kedua kasus tersebut.

Editor: Malika