Selain itu, Badan Aspirasi Masyarakat juga bertugas melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD, melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat.
Penulis: Ardhi Ridwansyah
Editor: R. Fadli
KBR, Jakarta - Rapat Paripurna DPR hari ini menyetujui penambahan Komisi dari yang sebelumnya 11 menjadi 13 Komisi untuk periode 2024-2029.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan penambahan Komisi tidak lepas dari rencana pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan menambah jumlah kementerian sehingga perlu dilakukan penyelarasan.
“Berkenaan dengan itu kami meminta persetujuan dalam rapat paripurna hari ini terhadap penambahan jumlah komisi menjadi 13 komisi apakah dapa disetujui? (Setuju),” ucap Puan dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Rata-rata jumlah anggota DPR di tiap-tiap Komisi antara 44 hingga 45 orang.
Sedangkan jumlah anggota fraksi per Komisi, tiga besarnya adalah Fraksi PDIP mendapat jatah 9 anggota untuk 6 Komisi, dan 8 anggota untuk 7 Komisi.
Fraksi Golkar menempatkan 8 anggota untuk 11 Komisi, dan 7 anggota untuk 3 Komisi.
Fraksi Gerindra mendapat jatah 7 anggota untuk 8 Komisi, dan 6 anggota untuk 5 Komisi.
Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat
Rapat Paripurna DPR hari ini juga menyetujui pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat masa jabatan 2024-2029. Jumlah anggota Badan ini 19 orang dari delapan fraksi di DPR.
Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat dan meminta persetujuan seluruh anggota DPR yang hadir.
“Berkenaan dengan itu, kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini terhadap pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat dengan jumlah dan komposisi keanggotaan serta tugas badan aspirasi masyarakat tersebut apakah dapat disetujui," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
Adapun komposisi 19 anggota Badan Aspirasi Masyarakat itu terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar dan Gerindra masing-masing 3 orang. Lalu dari Fraksi NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Fraksi Demokrat masing-masing 2 orang. Jumlah dan komposisi keanggotaan ini sudah termasuk pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat.
Nantinya, tugas Badan Aspirasi Masyarakat adalah menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung.
Lalu, menghimpun dan menelaah aspirasi masyarakat, menyampaikan hasil penelaahan kepada alat kelengkapan dewan AKD terkait untuk ditindaklanjuti.
Selain itu, Badan Aspirasi Masyarakat juga bertugas melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD, melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait.
Badan ini juga menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan partisipasi bermakna pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang.
Pembentukan Timsus Fit & Proper Test Calon Kepala BIN
Rapat Paripurna DPR hari ini pun menyetujui pembentukan tim khusus untuk mempersiapkan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Ketua DPR Puan Maharani menyebutkan sejumlah nama-nama anggota tim khusus tersebut, dan meminta persetujuan Rapat Paripurna.
"Berkenaan dengan itu kami meminta persetujuan dalam Rapat Paripurna hari ini terhadap pembentukan Tim DPR RI dengan komposisi dan nama-nama tersebut apakah dapat disetujui? Setuju," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Selasa, (15/10/2024).
Adapun nama-nama anggota DPR yang masuk dalam tim khusus persiapan uji kepatutan dan kelayakan calon Kepala Badan Intelijen Negara BIN antara lain Utut Adiyanto dari Fraksi PDIP, M Sarmuji dari Golkar, Budisatrio Djiwandono - Gerindra, Jazilul Fawaid - PKB, Jazuli Juwaini - PKS, Putri Zulkifli Hasan - PAN, dan Edhie Baskoro Yudhoyono dari Fraksi Demokrat.
Pelaksanaan fit and proper test calon kepala BIN dilakukan setelah Alat Kelengkapan Dewan di Komisi-komisi di DPR terbentuk hari ini (Selasa, 15/10/2024).
Besok (Rabu, 16/10/2024), Tim Khusus DPR akan menggelar rangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Badan Intelijen Negara BIN guna menggantikan Budi Gunawan. Budi Gunawan menjabat Kepala BIN sudah sejak 9 September 2016.
Baca juga:
Bertambah Dua, DPR Kini Punya 13 Komisi
