Dengarkan

KBR, Jakarta- Jaringan Demokrasi dan Integritas Pemilu, Netgrit menilai usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD merupakan ide buruk. Menurut Direktur Netgrit, Hadar Nafis Gumay, usulan ini merupakan wacana yang mundur dan jadi alarm bagi demokrasi.

"Pimpinan kepala daerah ini harus bertanggung jawab kepada masyarakat langsung, pada rakyat langsung karena di konstitusi kita itu sudah sangat dijamin. Semua warga itu pemegang kedaulatan. Jadi, mereka juga bisa berkontribusi dalam membentuk pemerintahan melalui haknya yang hanya 5 tahun sekali. Sekarang hak itu mau diambil kembali. Saya ini satu respons yang mohon maaf, impulsif dari Presiden Prabowo yang begitu cepat menyimpulkan. Seharusnya Presiden Prabowo tidak lupa dengan sejarah," ujar Hadar kepada KBR, Jumat, (13/12/2024).

Direktur Netgrit yang juga eks Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay menilai wacana ini bukan solusi satu-satunya untuk mengatasi tingginya biaya politik. Kata dia, salah satu cara mengatasi mahalnya biaya politik dapat dilakukan dengan penegakan hukum yang kuat.

"Dilarang mestinya mereka menghambur-hamburkan uang untuk membeli suara masyarakat yang katanya masyarakat yang minta. Saya kira kalau mereka mau ramai-ramai tertib bagaimana berkompetisi yang bersih. mereka bisa menyetop sebetulnya," kata Hadar.

Sentralistis

Menurut Hadar, reformasi proses pemilu bukan dengan cara memutus hak demokrasi masyarakat melalui wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Ia juga khawatir wacana pilkada melalui DPRD menimbulkan kesewenang-wenangan elit partai, apalagi saat ini pemerintah bersama koalisi besar.

"Nanti bisa dibayangkan pemilihan di DPRD di seluruh wilayah dapat ditentukan oleh koalisi besar ini. Jadi, akan sangat sentralistis, karena pencalonan pilkada itu harus ada persetujuan dari pengurus pusat partai politik," kata Hadar.

Dengan semua pertimbangan tadi, Hadar menolak keras wacana ini dan perlu dikaji ulang. Hadar mengatakan pemerintah perlu duduk bersama dengan masyarakat sipil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pesta demokrasi untuk memilih DPRD saja. Setelah itu, DPRD yang nanti akan memilih bupati hingga gubernur. Prabowo berdalih, sistem itu lebih efisien dan bisa menekan banyak biaya.

Baca juga:

• Politik Uang Warnai Pilkada 2024, ICW Beberkan Modusnya
• Feri Amsari Menyoroti Keterlibatan Parcok di Pilkada 2024