Berita dari KPK, Selasa lalu (17/12) mengagetkan dunia politik di dalam negeri. Pasalnya, orang nomor satu di Provinsi Banten, Gubernur Ratu Atut Chosiyah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
Penulis: KBR68H
Editor:
Berita dari KPK, Selasa lalu (17/12) mengagetkan dunia politik di dalam negeri. Pasalnya, orang nomor satu di Provinsi Banten, Gubernur Ratu Atut Chosiyah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga menyuap Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) Akil Mochtar guna memuluskan penanganan sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak.
Di kancah perpolitikan tanah air, Atut bukan sembarang gubernur. Selain menjadi penyokong finansial, Atut menjadi “benteng” Partai Golkar untuk mengamankan suaranya di Banten. Bertahun-tahun, melalui dinasti politik yang dibangun ayahnya, almarhum Tubagus Chasan Sochib, Golkar memiliki basis yang kuat di Banten. Karenanya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Pemberdayaan Perempuan ini kerap dilindungi para pejabat teras di partai berlambang beringin itu.
Kuatnya dinasti politik keluarga Atut dibuktikan dengan banyaknya anggota keluarga di jabatan politik seperti kepala daerah dan anggota DPRD. Tak bisa dipungkiri, dari sinilah kekuasaan Partai Golkar bisa terbangun. Namun, pascapenetapan Atut sebagai tersangka, Golkar harus berhitung ulang soal kondisi politik partai di Banten jelang Pemilu 2014.
Kasus yang membelit Gubernur Atut menjadi pelajaran berharga dalam dunia politik di Indonesia. Kasus ini membuktikan betapa bahayanya mencampuradukkan kekuasaan politik dan uang dalam naungan dinasti keluarga. Kepala daerah seakan menjadi raja dan ratu kecil. Imbasnya, kesejahteraan rakyat dikalahkan oleh kepentingan dinasti. Kondisi ini jelas menjungkirkan tujuan berdemokrasi yang ingin kita bangun sejak Reformasi 15 tahun lalu.
Karenanya, kita mendorong masyarakat untuk menolak dan mengawasi pemerintahan yang terkait dengan dinasti keluarga. Sebab, di Indonesia, terdapat hampir 40-an kepala daerah yang diduga membangun politik dinasti. Selain Banten, ada juga di Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Nusa Tenggara Barat.
Berkaca dari kasus Banten, kita mendesak pemerintah, DPR dan masyarakat sipil untuk serius memikirkan cara guna membatasi politik dinasti. Misalnya, merevisi Undang Undang Pemerintahan Daerah atau mengubah aturan main pemilihan kepala daerah. Kita tak ingin kekuasaan dikangkangi hanya untuk kepentingan dinasti atau kelompok sendiri. Kekuasaan harus terdistribusi secara adil demi kesejahteraan rakyat.
