Dengarkan

KBR68H, Jakarta - Presiden telah menyetujui kebijakan energi satu harga. Dia berjanji, BBM bersubsidi tidak akan naik di atas Rp 6500 per liternya.Sebelumnya, pemerintah berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan cara menerapkan dua harga bensin. Pengguna mobil pribadi harus membayar lebih tinggi ketimbang pengendara sepeda motor dan angkutan umum. Kenapa pemerintah terkesan lamban dalam membuat keputusan soal penaikan harga BBM? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Sutami dengan Pengamat Energi, Marwan Batubara dalam program Sarapan Pagi

Pak SBY ini ragu-ragu menaikkan harga BBM, sebetulnya kalau analisa anda apa yang menyebabkan dia begitu?

Saya kira ini kombinasi dari sikap yang ragu lalu ada kepentingan untuk menjaga citra, kepentingan politik tapi di sisi lain ada kepentingan untuk mengamankan APBN yang akan meningkat defisitnya kalau itu tidak dinaikkan. Jadi saya kira ragunya itu pada dasarnya memang ragu, perlu kajian mendalam tapi ingin citranya tetap terjaga. Padahal secara objektif memang perlu ada keputusan, keputusan ini membuat situasi masyarakat semakin sulit. Misalnya kinerjanya bagus, kemudian program-program untuk membangun transportasi massal, konversi BBM ke BBG itu dijalankan secara baik saya yakin masyarakat itu tidak akan banyak yang menolak karena pemerintah sudah bekerja bagus. Masalahnya jangankan bicara ingin membangun apa yang dibutuhkan masyarakat, korupsi saja terus terjadi. Kemudian renumerasi terus ditambah, lalu kinerja bermasalah. Kemudian ada masalah APBN seperti ini lalu ditimpakan masalahnya itu kepada masyarakat.

Anda melihat momentum yang tepat untuk menaikkan harga BBM ini kapan?

Saya kira dua tahun yang lalu. Jadi ini wacananya kelamaan, ini sudah keterlaluan Pak SBY ini. Makanya tadi saya bilang, dia menaikkan diimbangi dengan program untuk membangun apakah itu konversi, pengembangan EBT, transportasi massal itu dulu dinaikkan tapi dengan program yang nyata. Bukan membeli suara rakyat dengan bilang banyak orang miskin, kasihan orang miskin, kemudian bilang nanti perlu untuk membuat supaya kemiskinan itu tidak akan terasa. Faktanya kesenjangan antargolongan masyarakat itu meningkat, ini membuktikan apa yang dikatakan soal membantu kemiskinan itu omong kosong saja. Kenapa, karena selama Pak SBY memerintah itu gene ratio di Indonesia meningkat dari 0,33 menjadi 0,41. Ini artinya makin besar, makin senjang antara orang kaya dan orang miskin, tingkat kemiskinan itu tidak banyak perubahan. Jadi saya melihat ini cuma pencitraan saja, ingin menolong orang miskin tapi faktanya selama ini tidak melakukan banyak hal. Apakah ini nanti ditolak pemerintah silahkan tolak tapi angka bicara, ini ukurannya ada yang diakui secara internasional bahwa anda gagal untuk membuat kesenjangan menjadi lebih sempit.

Jadi apapun yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa alasannya menunda atau tidak menaikkan BBM demi masyarakat miskin tapi ternyata justru pemerataan itu tidak terjadi ya?

Tidak terjadi. Sehingga kalau beliau katakan kemiskinan atau kesenjangan itu menurun fakta bicara anda gagal, karena angkanya meningkat.
 
Kompensasi yang diberikan kepada masyarakat itu yang pas bentuknya apa?

Saya kira dalam bentuk program-program. Misalnya orang miskin itu banyak di desa, itu lebih besar jumlahnya dibanding di kota. Pemerintah bisa mengalokasikan subsidi yang tadinya untuk BBM dialihkan untuk subsidi pengembangan energi baru terbarukan. Kemudian di kota pemerintah bisa membangun transportasi massal, misalnya di Jakarta apa masalahnya bagi pusat untuk membantu menyelesaikan pembangunan monorail, jalur busway, mempercepat MRT. Ini program-program nyata yang orang kelas menengah ke bawah itu akan sangat menikmati di satu sisi. Lalu di sisi lain itu akan mengurangi penggunaan mobil pribadi, sehingga nanti konsumsi BBM turun sehingga impor kitapun menurun. Kalau yang di desa dengan mengembangkan EBT itu artinya juga akan ada suplai BBM nabati lebih besar yang ujungnya nanti akan mengurangi impor BBM di satu sisi, lalu di sisi lain menciptakan lapangan kerja di desa-desa. Jadi ini akan lebih nyata programnya, dampaknya tidak hanya mengurangi impor tapi juga menciptakan lapangan kerja.

Kalau kemudian diputuskan dinaikkan hari ini apakah yang dua tahun lalu itu harus dikerjakan pengembangan EBT dan sebagainya?

Saya kira memang harus segera dimulai. Pemerintah misalnya, kalau kita bicara energi mix targetnya dalam 10 tahun ke depan energi baru terbarukan itu disebutkan 20 persen. Sekarang mungkin baru 4 persen termasuk di dalamnya itu panas bumi, tenaga air, dan nabati. Harus dimulai dari sekarang kalau tidak ya kapan. Misalnya kita bicara konversi BBM ke BBG tahun 2006 itu dicanangkan, lalu dimulailah dengan 3.000 kendaraan menggunakan BBG. Tahun 2010-2011 di-review itu jumlahnya bukan meningkat justru turun dari 3.000 menjadi 2.000 kendaraan yang menggunakan BBG. Sementara di Pakistan, Iran, Thailand itu sudah jutaan yang menggunakan BBG. Ini artinya wacana saja, kalau seandainya itu sudah konsisten sejak 2006 dijalankan saya kira akan dengan senang hati beralih ke BBG, ini programnya tidak jelas.