Dengarkan

KBR, Jakarta - Sebanyak 85 dari 269 daerah sudah menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk pendanaan tahapan pilkada serentak. Menurut Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riadmaji, Kementerian Dalam Negeri akan proaktif untuk terjun langsung ke tingkat KPU daerah agar masalah pendanaan tahapan pilkada serentak ini tidak terganggu. Kata Dodi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah memerintahkan ada pendampingan di tiap daerah, agar anggaran tahapan pilkada bisa tersalurkan sebelum batas waktu 18 Mei.

"Sampai hari ini catatan saya baru 85 NPHD diserahkan kepada KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota, saya tidak pegang data detailnya, tetapi catatan saya seperti itu. Bagaimana apa yang diungkapkan Anggota KPU Arief Budiman, kalau sampai tanggal 18 Mei NPHD tidak ditandatangani kemungkinan ada kemungkinan penundaan tahapan pilkada. Jadi pelaksanaan tahapan itu akan mengalami penundaan dan seterusnya," jelas Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riadmaji di DPR, Selasa (12/5/2015).

Sebelumnya, Anggota KPU Arief Budiman menyatakan, batas waktu pencairan anggaran pilkada untuk pembentukan PPK dan PPS itu jatuh tempo pada 18 Mei.Kata Arief,apabila ada penundaan pencairan anggaran maka tahapan pilkada akan tertunda. 

Editor: Malika