Dengarkan

KBR, Jakarta - Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang melarang pengendara motor melintasi Jalan MH Thamrin hingga Merdeka Barat dinilai salah sasaran. Pelarangan ini dimulai, Rabu (17/12) besok.

Ketua Umum Road Safety Association, Edo Rusyanto menjelaskan persoalan lalu lintas Ibukota bukan disebabkan oleh pengendara motor yang semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya angka pengguna motor, disebabkan lantaran pemerintah yang belum bisa menyediakan kebutuhan angkutan umum yang layak dan mencukupi kebutuhan warga Ibukota.

"Kenapa orang pakai motor? Karena itu adalah alternatif yang bisa dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya bermobilitas. Artinya, negara tidak becus menyediakan transportasi publik sehingga masyarakat mencari alternatif. Nah kemudian, setelah masyarakat mendapatkan alternatif, sekarang dibatasi. Jadi mereka yang tengah berusaha mencari jalan keluar, sekarang ditutup jalan keluarnya. Nah ini yang jadi pertanyaan besarnya. Apakah negara sanggup membendung kebutuhan warganya untuk bermobilitas?" kata dia saat dihubungi KBR, Selasa (16/12).

Kata dia, seharusnya kebijakan di hilir soal pembatasan lalu lintas kendaraan tidak perlu dilakukan bila persoalan di hulunya, yakni angkutan umum massal yang nyaman, cukup tersedia.

Pembatasan sepeda motor di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat akan dimulai besok. Tujuan diberlakukannya aturan ini untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan menekan kecelakaan.

Untuk menyukseskan aturan ini, pemerintah akan menyediakan bus tingkat gratis yang beroperasi dari Bundaran HI hingga Harmoni. Kepolisian Jakarta juga telah menyiapkan 100 anggotanya untuk berjaga di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat untuk mengarahkan lalu lintas sepeda motor. 

Bila ada pengendara sepeda motor yang melintasi jalur tersebut, akan disetop oleh polisi. Lalu, pengendara sepeda motor diarahkan ke jalur yang telah disediakan.

Editor: Pebriansyah Ariefana