Dengarkan

PBB menyerukan diakhirinya pekerja anak pada 2016.

Tapi, di Kamboja, praktik itu masih merajalela.

Perusahaan Gula Phnom Penh adalah yang paling banyak mempekerjakan anak. Perusahaan ini dimiliki pejabat partai berkuasa.

Perusahaan ini dituding menghisap pekerja anak dan merampas tanah penduduk desa.

Saat ini pukul 7 pagi.

Pekerja dari Kamong Speu datang untuk bekerja di ladang tebu milik Perusahaan Gula Phonm Penh.

Sebagian besar adalah anak-anak.

Salah satunya, Nong Chetra yatim piatu berusia 14 tahun. 

“Kerja di sini sangat berat. Kami harus sudah berada di ladang sejak pagi hingga malam hari. Jika pekerjaan tidak kelar, kami akan didenda. Bos akan melaporkan kami ke pemilik perusahaan ladang tebu. ”

Hukum Kamboja menggolongkan pekerja anak adalah anak berusia 14 tahun ke bawah.

Anak seumuran itu dilarang melakukan kerja yang berbahaya atau mengganggu pendidikan mereka.

Kedua hal ini lah yang terjadi di ladang tebu itu.

“Saya buta huruf. Saya ingin belajar. Tapi, saya harus menyokong keluarga karena keluarga saya sangat miskin  ”

Anak-anak ini merupakan korban perampasan tanah oleh perusahaan gula.

Ladang itu menggusur ribuan orang dari tanah mereka. Satu-satunya pilihan hanyalah bekerja di ladang tebu itu.

Orang tua Nong Chetra meninggal ketika ia berumur setahun. Ia kini hidup bersama neneknya Yun Sim yang berusia 60 tahun.

“ Tanah saya di sini dirampas sehingga saya sulit bertahan. Banyak sawah yang dirampas. Kami tak punya tanah untuk bercocok tanam. Cucu saya mesti putus sekolah. Hidup sekarang sangat sulit. Ia mencemaskan masa depannya.”

Ini bukan kasus satu-satunya.

Menurut Organisasi Buruh Internasional, ada sekitar 1,5 juta anak Kamboja berusia di bawah 18 tahun, yang dipaksa bekerja.

Chham Chhin, 13 tahun, harus berhenti sekolah agar bisa bekerja di ladang tebu ini.

“Saya dapat 30an ribu rupiah sehari. Dengan ini kami bertahan. Saya ingin sekolah lagi. Tapi itu tidak mungkin. ”

Setidaknya sepertiga pelajar di SMP Trapang Phnum putus sekolah dan mulai bekerja.

Kepala sekolah Ouen Vana, menjelaskan alasannya.

“Saya kira ini masalah sosial yang sangat serius bagi murid kami. Mereka mesti mencari uang bagi keluarganya. Jadi, mereka putus sekolah. Beberapa kembali melanjutkan sekolah. Tapi, mereka kesulitan untuk belajar. Jadi, sebagian besar dari mereka memutuskan berhenti dan tidak bersekolah lagi. ”

Tahun lalu, Parlemen Eropa menyerukan pada Komisi Eropa untuk memblokir produk pertanian Kamboja seperti gula, jika terkait dengan pelanggaran HAM.

Jika hak anak terus dilanggar, ini bisa berujung pada penangguhan kesepakatan dagang.

Pada Januari, partai oposisi mengirim surat pada Perdana Menteri supaya mengambil tindakan serius terhadap Perusahaan Gula Phnom Penh karena permasalahan pekerja anak ini.

Dan belum lama ini, seorang perwakilan perusahaan yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, mereka sudah berhenti mempekerjakan anak.

“Kami tahu itu illegal. Jadi, kami tidak memaksa mereka bekerja di ladang kami. Itu keputusan mereka. Perusahaan kami menyesal mereka putus sekolah. Sekarang, kami akan umumkan mereka yang bisa bekerja di ladang kami harus berumur setidaknya 16 tahun. ”

Dan sebuah memo internal dari perusahaan dikirimkan kepada kontraktor yang bertanggung jawab merekrut buruh perkebunan.

Memo itu memperingatkan siapa pun yang mempekerjakan anak di bawah 18 tahun akan denda lebih 100 ribu rupiah.

Tapi, Non Chetra terus bekerja di ladang itu.

Nenek Yun Sim sedang menunggu cucunya pulang ke rumah. 

“Ketika kami tidak punya uang untuk beli makanan, kami menunggu cucu saya pulang. Jika ia pulang membawa uang, kami bisa membeli sesuatu. Ini sangat sulit bagi kami. Saya masih ingin cucu saya kembali ke sekolah. Tapi, ia menolaknya. Ia mengatakan, jika ia berhenti bekerja, kami tidak akan bisa bertahan hidup ”