Dengarkan

KBR68H, Jakarta - Partai politik dinilai tidak memberi porsi kepercayaan lebih terhadap caleg perempuannya. Caleg-caleg perempuan ditempatkan di nomor-nomor besar. Mereka tidak diprioritaskan. Hasil rekapitulasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menempatkan caleg perempuan rata-rata mendapat nomor urut 3 sampai 6. Sementara Perludem mencatat enam partai politik yang belum memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Keenam partai itu adalah PKB, PKS, PDI-Perjuangan, PPP, PBB, dan PKPI. Apa alasan PDI Perjuangan menempatkan caleg perempuan dengan nomor besar? Simak perbincangan penyiar KBR68H Irvan Imamsyah dan Sutami dengan Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasti Kristiyanto dalam program Sarapan Pagi.

PDI Perjuangan kalau dari hasil evaluasi Perludem masuk dalam daftar yang caleg perempuannya kurang, bagaimana?

Kalau dalam evaluasi kami 36 persen caleg perempuan untuk calon perempuan di DPR RI dan hampir di seluruh daerah pemilihan provinsi, kabupaten/kota. Karena berdasarkan KPU tersebut memang hampir semua partai politik menempati di atas 30 persen. Selain persoalan dari sekadar angka 30 persen sebenarnya adalah bagaimana partai politik mempersiapkan calon-calon pemimpin termasuk anggota legislatif, khususnya perempuan. Di PDI Perjuangan tidak ada persoalan termasuk dari sisi penempatan nomor urut.

Sistemnya sekarang berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh sang caleg, bukan karena memilih nama?

Iya nomor partai juga masih sah mencoblos suara partai. Karena peserta pemilu adalah partai politik, peserta pemilu legislatif adalah partai politik bukan orang per orang calon anggota legislatif itu sendiri. Sehingga partai yang mendapat kursi dan kemudian partai yang menempatkan berdasarkan  mekanisme internal partai. Kalau di PDI Perjuangan kita ada psikotes, kemudian aspek loyalitas, dedikasi, pengabdian di partai baru kita tempatkan. Bagi PDI Perjuangan tidak ada persoalan, banyak tokoh-tokoh yang kita tempatkan di nomor satu seperti Rieke Dyah Pitaloka, Puan Maharani, Ismayatun.

Jadi pertimbangannya ke kualitas?

Iya sekarang nomor empat jadi favorit di PDI Perjuangan, termasuk nomor paling akhir. Sehingga tidak ada lagi prevelensi ditinjau dari nomor urut bahwa nomor satu terbaik tidak ada.

Di semua dapil kuota 30 persen terpenuhi ya?

DPP partai menjamin bahwa seluruh kuota perempuan tercapai. Bahwa di dalam tahap pertama ada yang belum melengkapi syarat-syarat administratif itu karena sosialisasi dari KPU kurang. Contohnya ketentuan BB-8 itu pernyataan bagi mereka yang notaris dan sebagainya mundur, pada saat penjelasan awal yang kami terima BB-8 itu hanya diisi mereka yang hanya berprofesi notaris dan sebagainya. Tetapi kemudian itu menjadi syarat wajib, jadi karena sosialisasi yang kurang kemudian kelengkapan administrasi itu menjadi kurang, sehingga seolah-olah yang memenuhi syarat kurang dari 30 persen. Ternyata BB-8 yang oleh KPU mula-mula hanya diisi mereka yang berasal dari profesi tertentu ternyata wajib diisi oleh seluruh calon. Dengan demikian seluruh calon dari PDI Perjuangan, karena kurangnya sosialisasi dari KPU menyebabkan tidak mengisi BB-8.

Dari internal PDI Perjuangan ini rekrutmen caleg perempuan apakah sulit seperti lainnya?

Kalau kita lihat PDI Perjuangan dipimpin perempuan, ketua fraksi kami juga perempuan. Kalau kita lihat tokoh-tokoh perempuan yang tampil di parlemen sebagian besar dari PDI Perjuangan ada Dewi Aryani, Eva Kusuma Sundari dan lainnya. Saya pikir yang menempatkan pemimpin perempuan hanya PDI Perjuangan. Meskipun demikian kami sudah mempersiapkan sudah cukup lama, tetapi masih ada hambatan-hambatan kultural, masih ada persoalan ketika perempuan harus total di politik kadang-kadang alasannya tidak mendapat izin dari suami.

Jadi masalahnya bukan di partai tapi di keluarga yang bersangkutan ya?

Juga secara kultural misalnya di Sumatera Barat, Aceh. Meskipun demikian kami juga bisa memenuhi ketentuan 30 persen perempuan tersebut. 

Bagaimana soal kelengkapan berkas untuk diserahkan ke KPU? 

Kelengkapan berkas memang dimungkinkan untuk melakukan perbaikan. Jadi jangan diniliai berlebihan seolah-olah dengan adanya kelengkapan berkas yang kurang dari para caleg itu menyebabkan keterwakilan perempuan menjadi berkurang. Jangan diartikan juga seolah-olah partai tidak siap, kami siap sepenuhnya namun ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah administrasi kurang lengkap.

Sudah selesai semuanya?

Ada beberapa yang kurang sedikit karena yang bersangkutan sedang tugas ke daerah. Tapi secara keseluruhan tidak ada persoalan bagi PDI Perjuangan didalam memenuhi syarat-syarat administrasi tersebut, termasuk kami siap untuk disandingkan dengan partai-partai lain dalam menempatkan caleg-caleg perempuan untuk semacam uji kualitas, uji kemampuan anggaran. Karena kami mempersiapkan caleg tersebut melalui berbagai tahapan, salah satunya yang menurut kami sangat penting dan sebagai terobosan kerjasama dengan Himpunan Ahli Psikologi Indonesia, dimana seluruh caleg PDI Perjuangan telah melalui tahap psikotes.