Dengarkan

KBR, Jakarta - Pemerintah daerah diminta menindaklanjuti pembangunan pasar mama-mama di Papua yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo hari ini (Sabtu, 30/4). Anggota Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) asal Papua Charles Simare-mare mengaku khawatir banyak warga Papua yang menjual atau menyewakannya kepada warga non-Papua. Kata dia, hal ini mungkin terjadi lantaran kurangnya pemahaman dari warga Papua tentang bagaimana mengelola pasar dan keuangan.

"Jangan sampai pasar itu dijual mama-mama atau dipindahtangankan terus ke yang bukan mama-mama Papua, akhirnya masyarakat kita yang datang merantau ke Papua yang menguasai pasar itu lagi. Nanti terjadi lagi kecemburuan di kemudian hari dibilang tidak memperhatikan mama-mama Papua, hal seperti ini bukan sekali dua kali kita dengar, karena itu butuh sebenarnya pendampingan dari pemerintah untuk membimbing bagaimana mengelola berjualan yang baik, berusaha yang baik, juga menata keuangannya yang baik" kata Charles kepada KBR, Sabtu (30/4/2016).

Charles mengkritik pemerintah daerah lantaran minim kepedulian terhadap perkembangan ekonomi masyarakatnya. Kata dia, seharusnya pembangunan pasar bukan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat sudah berbaik hati untuk membangun karena itu dikelola lah. Apa kerja pemda kalau nggak melakukan pendampingan kepada warganya, supaya tidak terjadi lagi pemindahtanganan nanti pasar-pasar itu" kata dia.

Hari ini, Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking pembangunan Pasar Budaya Mama-Mama Papua di Jayapura. Jokowi meminta pembangunan rampung dalam 10 bulan. Menteri BUMN menjadi koordinator pembangunan pasar tersebut.

Pasar Budaya Mama Mama ini akan dibangun  berlokasi di lahan Damri berada di tengah Kota Jayapura dengan luas sekitar 4.490 meter persegi.

Editor: Nurika Manan