Dengarkan

KBR, Jakarta- Warga Negara Indonesia (WNI) yang terafiliasi konflik Suriah, terutama perempuan dan anak, menjadi alasan dirilisnya buku "Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah". 

Buku ini bercerita tentang proses repatriasi 18 WNI dari Suriah pada Agustus 2017.

Hal itu disampaikan Penulis Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah", Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional saat peluncuran buku, Kamis (27/2/2025).

Huda mengatakan, saat in ratusan WNI masih tertahan di kamp-kamp pengungsian di Suriah. Kepulangan mereka bila tanpa pengawasan berisiko meningkatkan ancaman keamanan di dalam negeri. 

Selain itu, stigma melekat pada WNI terafiliasi konflik Suriah juga menjadi tantangan.

"Jadi kita nggak bisa ngambil keputusan langsung aja, makanya kalau sekarang ditanyakan posisi pemerintah Indonesia hari ini terhadap apa yang ada di Suriah itu kan pemimpinan sekarang itu kan masih wait and see, kita lihat kondisinya," ujar Huda.

Terkait pemulangan WNI dari Suriah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan pihaknya telah melakukan screening dari tahun 2020.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Analisis Intelijen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Leebarty Taskarina dalam Diskusi Tanya Jawab Buku "Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah" di Perpustakaan Nasional, Gambir, Kamis (27/2/2025).

"Jadi prioritas prioritasnya itu bukan semua mau dipulangkan tetapi ada screening. Tentu saja ada screening. Screening itu ada tahap-tahapnya, misalnya verifikasi," ujar Leebarty

Menurutnya, proses verifikasi WNI terhambat akibat perbedaan data antara KTP yang didaftarkan dan paspor ketika terbang ke negara lain. Bahkan, ada beberapa yang tidak memiliki paspor tapi dapat ke Suriah.

Sementara itu, Leebarty memastikan penanganan terorisme masih menjadi prioritas di Indonesia sehingga tidak terpengaruh dengan efisiensi anggaran.

"Itu tidak, bahkan enggak berkurang banyak dan itu menjadi prioritas utama. Tapi apakah bagaimana mekanismenya, nanti ini dikerjain," tutur Leebarty.

"Kan pulangnya ini bukan hanya BNPT soal pemulangan kolaborasinya kan ada dari Kemensos kemudian ada dari kementerian yang lain juga, ada yang dari Datasemen Khusus (Densus)," tegasnya.

Baca juga:

- Darurat Perlindungan Anak di Ruang Digital, Komdigi Segera Terbitkan Aturan