Dengarkan

KBR68H, Jombang - Jaringan GUSDURian untuk Transparansi Hasil Pemilu (JGD TRaP), Jombang, Jawa Timur, mendesak KPU setempat untuk menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah lembaga pemasyarakatan, rumah sakit daerah dan pondok pesantren. Kelompok ini menduga ada kesengajaan di balik hilangnya hak pilih ribuan orang di Jombang dalam pemilu legislatif kemarin. 

Koordinator Jaringan GUSDURian untuk Transparansi Hasil Pemilu, Aan Anshori,mencatat, dari 403 narapidana dewasa yang menghuni lapas setempat, hanya 147 saja yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Sedangkan di RSUD, Panitia Pemungutan Suara (PPS) hanya menyediakan 160-an surat suara untuk 300-an pasien yang memiliki hak suara. Ia mendesak kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menyelidiki serius masalah ini. 

“Ini pidana Pemilu yang serius yang kalau terbukti ada upaya kesengajaan dan menghilangkan hak pilih seseorang maka bisa diterapkan pasal 115 ayat 2 UU nomor 12 tahun 2008 dimana disitu sanksi pidananya minimal itu adalah 12 bulan dan denda Rp.12 juta,” kata Aan ketika dihubungi Sabtu (12/4).

(baca juga: 2,5 Juta Hak Pilih Orang Gangguan Jiwa Terancam Hilang) 

Aan menambahkan, di Kabupaten Jombang terdapat sekitar 12 rumah sakit dan 35 Puskesmas -yang separuhnya berstatus sebagai puskesmas rawat inap. Selain itu, terdapat setidaknya 4 pesantren besar di Jombang yang menampung ribuan santri luar daerah. Jaringan GUSDURian untuk Transpartasi Hasil Pemilu menduga banyak di antara mereka yang tidak menggunakan hak pilih mereka. Mereka mendesak KPU untuk memberikan penjelasan mengenai masalah ini ke publik.

Editor: Citra Dyah Prastuti