Dengarkan

KBR68H, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI). Alasannya, peran ormas bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam pemabanguan. Seperti keterlibatan mereka dalam lingkungan hidup atau kegiatan sosial.

Peran Ormas dalam pembangunan di daerah juga dianggap sebagai partisipasi sosial masyarakat. Selain itu, Mendagri meminta agar kepala daerah tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik.
 
Bagaimana tanggapan pemerintah daerah atas himbauan Menteri Dalam Negeri ini? Simak perbincangan penyiar KBR68H Sutami dan Quinawaty Pasaribu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo daam program Sarapan Pagi.

Pernyataan dari Menteri Dalam Negeri yang kemarin meminta agar kepala daerah merangkul FPI salah satunya untuk pembangunan di daerah masing-masing. Anda sebagai pemimpin Jawa Tengah saat ini bagaimana merespon permintaan tersebut?

Dugaan saya Mendagri tidak letterlek seperti itu.

Memang disebutkan ada beberapa ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan FPI salah satunya bagaimana?

Mestinya kalau itu dilengkapkan maka menurut saya Mendagri itu sedang melakukan suatu candaan. Jadi menurut saya beliau lagi bercanda, bercandanya itu dia berharap betul bahwa ada satu indikasi antara pemerintah dengan ormas. Kalau itu dengan ormas maka sebenarnya Mendagri lagi minta pola kerjasama untuk sebuah keseimbangan pengelolaan pemerintahan, itu sebenarnya yang saya pahami.

Tapi di Jawa Tengah sendiri anda akan menerapkan dengan ormas lain termasuk FPI?

Saya menterjemahkan tidak begitu, saya menterjemahkan saya kerjasama dengan ormas. Tapi ya tentu dipilih kira-kira yang memang sama, seide, untuk kebhinekaan, untuk kepancasilaan, untuk ke-NKRI-an.

Artinya kalau FPI tidak bisa diajak kerjasama maka tidak perlu begitu menurut anda ya?

Iya kita kontekstual mengerti soal apa. Kita bisa mengerti seluruh ormas yang ada, kita punya catatan satu per satu kalau memang ormas ini baik untuk republik, baik untuk masyarakat kenapa tidak kita ajak, kalau itu tidak baik kok kurang kerjaan saja.
 
Kalau di Jawa Tengah FPI baik tidak?

Anda pasti berharap jawaban saya tidak baik. Tentu anda bisa melihat saja membaca dari media apa yang terjadi seperti itu sehingga kenapa harus bentrok, sebagai seorang muslim saya suka bahwa Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin untuk semuanya itu bisa dijalankan dengan cara damai.

Karena sudah eksis di Jawa Tengah, ada upaya dari pemerintah untuk membina ormas-ormas di sana?

Iya tentu kita lakukan. Kemarin terakhir yang seru di Jawa Tengah waktu di Kendal kemarin, maka saya bilang ke penegak hukum tidak bisa kalau seperti ini tanpa penegakan hukum tidak ada efek jeranya nanti. Maka kalau kemudian kita bisa proporsional ada pelanggarannya ditindak tegas soal itu, kalau kita tolerir hal-hal kekerasan seperti itu ya negeri ini sampai kapanpun tidak akan terjadi apa-apa.

Berarti akan melakukan tindakan hukum kalau mereka lagi-lagi melanggar di masa kepemimpinan anda ya?

Iya negeri ini negeri hukum. Kalau kita tidak menggunakan instrumen itu agak berbahaya buat kita sendiri, maka ketika kita menggunakan ya tidak boleh tebang pilih dan aparat khususnya tidak boleh ada rasa  takut soal itu bisa kita bicarakan. Di beberapa kegiatan saya melihat umpama menanam pohon, ada itu spanduknya bekerjasama dengan FPI. Jadi menurut saya itu boleh, mungkin besok bersih-bersih kota itu baik, mendorong rakyat kecil agar bisa berusaha itu baik.

Artinya ada hal sebenarnya yang bisa dilakukan bersama FPI?
 
Dengan siapapun tujuan baik, kalau mereka tidak mau itu persoalan berbeda.
 
Selama ini pernah pemprov mengajak bicara FPI?

Belum.

Kalau soal penegakan hukum berkorelasi dengan kelompok-kelompok seperti ini tidak hanya melibatkan anda sebagai pemimpin daerah tapi juga kepala kepolisian yang punya wewenang. Di beberapa daerah gubernurnya tegas tapi Kapolda-nya tidak mau bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok seperti ini, di Jawa Tengah seperti apa?

Itu ciamiknya Jawa Tengah disitu. Jadi kita di Forkominda agak kompak saya dengan Kapolda oke banget, dengan Pangdam kita oke. Relatif koordinasi kami kalau di daerah lebih cepat, lebih gampang, anytime, bisa kontak-kontakan dengan Kapolda. Waktu itu Kapolda masih baru waktu kejadian di Kendal, kemudian lapor ke saya yang juga orang baru, kemudian dia sampaikan laporan perkembangannya bagaimana. Itu menunjukkan bahwa itu kesungguhan sehingga dalam konteks koordinasinya mereka dukung, jadi untuk Jateng oke.

Pesannya adalah jangan buat macam-macam ya?

Iya dong. Rakyat sudah selesai, kita sudah dimaki-maki rakyat soal reformasi tidak beres-beres. Untuk Jawa Tengah karena sekarang saya lingkupnya menjadi regional di Jawa Tengah saya akan buat itu menjadi nyata pelan-pelan, tidak boleh ada orang merecoki.