Dengarkan

Di mana Susno Duadji? Pertanyaan ini barangkali tidak terlalu penting. Pekan lalu Kejaksaan Agung yang berupaya mengeksekusi bekas Kepala Bareskrim Mabes Polri ini, gagal menjalankan tugasnya. Kegagalan ini yang jauh lebih penting disorot. Bagaimana mungkin sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan begitu besar seperti Kejaksaan Agung gagal menjemput seorang warga negara yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan?

Publik memang tahu, tim Kejaksaan agung pulang tanpa hasil karena Susno yang waktu itu jelas keberadaannya, ternyata mendapat perlindungan dari institusinya. Dalam hal ini Kepolisian Jawa Barat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah lembaga resmi penegak hukum seperti kepolisian berani melawan institusi resmi lain yang bertindak sebagai eksekutor?

Susno Duadji, yang pernah mencuat namanya dalam kasus Cicak versus Buaya, dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara. Bekas Kabareskrim ini dinyatakan terbukti bersalah menerima suap dalam kasus PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Susno kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, begitu pula bandingnya di Pengadilan Tinggi Jakarta. Kasasinya pun ditolak Mahkamah Agung.  Susno menolak dieksekusi dengan dalih Mahkamah Agung tak memerintahkan penahanan terhadap dirinya.

Drama di atas pentas hukum ini sekali lagi memberi tontonan tidak sedap kepada penonton di seluruh republik. Melibatkan tiga lembaga tinggi negara pula. Putusan Mahkamah Agung dikritik karena dalam berbagai putusan yang lahir dari lembaga ini sering bersifat multi tafsir sehingga sulit dieksekusi.  Padahal semua tahu, putusan yang punya lubang sedikit, akan dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi terhukum untuk mengelak dari tanggungjawab. Di sini para pengacara memainkan peranan penting, terutama dalam melihat lubang hukum agar bisa meloloskan kliennya.

Kedua, lembaga kepolisian. Sungguh kita tak habis pikir, kepolisian memang memiliki jargon “melayani dan melindungi”. Tapi semua juga tahu, yang dimaksud dengan “melindungi” di sini adalah melindungi segenap warga dari kejahatan. Melindungi warga agar mendapat rasa aman. Tapi melindungi terhukum kasus korupsi, rasa-rasanya jauh dari jargon kepolisian. Lantas, apa yang melatari tindakan kepolisian Jawa Barat melindungi Susno Diadji?

Ketiga, Kejaksaan agung. Lembaga eksekutor ini juga harus dikritik keras. Selama ini Kejaksaan Agung acap dikritik melakukan tebang pilih. Hanya kasus-kasus tertentu saja lembaga ini terlihat sigap. Tapi dalam kasus-kasus lain justru terkesan memble. Lembaga ini, seperti juga lembaga kepolisian, juga tak lepas dari kesan miring, khususnya yang berkaitan dengan korupsi. Tak heran kalau kemudian lahir lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini karena kedua lembaga penegak hukum ini gagal menjalankan fungsinya yang hakiki.

Dan sekarang kita disuguhi drama hukum yang menjengkelkan. Kasus gagalnya eksekusi terhadap Susno Duadji hanya menunjukkan tiga lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum ini, MA, Kepolisian dan Kejaksaan Agung, memang masih menyimpan banyak masalah. Reformasi belum tuntas menyentuh ketiga lembaga ini.