Dengarkan

Audio ini dihasilkan oleh AI

KBR, Jakarta- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut korban tragedi 1965/1966 di Makasar hanya satu orang. Sementara puluhan lainnya masuk penjara.

"Saya sendiri waktu itu di Makassar, seingat saya di Makassar cuma satu orang yang jadi korban, yang dibunuh lah oleh kita tidak tahu siapa, cuma satu orang. Di kampung saya banyak 25 tapi dipenjara, berkelahi di penjara," katanya di Kantor Wapres, Rabu (20/4/2016).

Dengan angka itu, JK pun ikut meragukan jumlah korban 65/66 yang mencapai ratusan ribu bahkan jutaan orang. "Ini kan masalahnya adanya perbedaan data yang mengatakan ratusan ribu, kalau ratusan ribu di mana itu? Tidak ada yang bisa menunjukkan. Kalau ratusan ribu kan pasti banyak kuburan massal itu, nggak ada yang bisa menunjukkan. Berarti tidak seperti itu," katanya lagi.

Bahkan kata dia, negara juga ikut menjadi korban peristiwa tersebut. Dengan begitu pemerintah tak perlu meminta maaf atas pelanggaran HAM berat 65/66.

"Kalau minta kepada siapa dan oleh siapa, karena sekali lagi saya ingin mengulangi, korban yang pertama justru jenderal kita," imbuhnya lagi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan juga menyatakan negara tidak akan minta maaf atas tragedi 1965. Luhut juga meragukan klaim jumlah korban lantaran kurang alat bukti. Ia menantang kepada siapa pun untuk menunjukkan tempat para korban dikuburkan.

Terkait hal itu, pegiat HAM di Semarang, Yunantyo Adi, meminta adanya payung hukum. Selain untuk mengungkap kebenaran, dengan cara itu kata dia pemerintah bisa memetakan jumlah kuburan massal korban 65 di seluruh Indonesia. (Baca: Penggalian dan Pemakaman Layak Korban 65/66, Pemerintah Diminta Susun Payung Hukum). Aktivis lainnya, Galuh Wandita mengatakan data korban 65 bisa didapat jika pemerintah mengungkap kebenaran peristiwa itu. (Baca: Aktivis HAM: Lewat Komisi Kebenaran Pembuktian Jumlah Korban 1965). 

Sementara Komnas HAM hanya mengatakan masih menunggu kajian tim perumus hasil simposium tragedi 65, jika ingin membongkar kuburan massal korban 65. (Baca: Bongkar Kuburan Massal 65, Komnas HAM: Tunggu Hasil Tim Perumus). 

Editor: Dimas Rizky