"Karena itu yang lebih diperlukan apalagi sekelas KPK seperti sekarang, tidak ada waktu untuk belajar-belajar.
Penulis: Vitri Angreni
Editor:
KBR - Komisi Hukum DPR hari ini melanjutkan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama proses uji kelayakan dan kepatutan, sejumlah anggota dewan memiliki penilaian terhadap masing-masing calon.
Anggota Komisi Hukum DPR, Dwi Ria Latifa, misalnya lebih memilih calon yang sudah berpengalaman khususnya di dalam penegakan hukum politik praktis. Dalam Program Sarapan Pagi KBR (4/12) dia membeberkan alasannya.
Bagaimana Anda menilai dua calon pimpinan KPK Pak Busyro dan Pak Robby dari pemaparan visi misi yang disampaikan?
“Belum bisa menilai dua-duanya. Baru satu yang di-fit and proper test kemarin Pak Busyro, pagi ini jam 10 baru Pak Robby yang fit and proper test.”
Kalau dari Anda sendiri mencari sosok pimpinan KPK yang seperti apa?
“Kalau mau dibandingkan langsung tentu akan lebih baik menunggu fit and proper test dua-duanya selesai. Kalau kita bicara kriteria saya pikir ya masing-masing anggota Komisi III pasti punya kriteria masing-masing. Kalau saya tentu dengan melihat tugas KPK ke depan semakin berat, jadi saya melihat bahwa anggota komisioner KPK tentu tetap dengan integritas, kredibilitas, rekam jejak atau latar belakang yang sudah ada berkaitan dengan penegakan hukum itu pasti tidak bisa dipungkiri.”
“Kalau buat saya tentu satu hal akan lebih baik kalau dia sudah berpengalaman, khususnya didalam penegakan hukum politik praktis. Karena itu yang lebih diperlukan apalagi sekelas KPK seperti sekarang, tidak ada waktu untuk belajar-belajar.”
Setelah hari ini proses uji kelayakan dan kepatutan rampung apakah Komisi Hukum langsung akan voting atau bagaimana?
“Belum, masih dibahas. Selesai fit and proper test nanti rapat pleno dulu kemudian baru akan diputuskan bagaimana kelanjutannya apa langsung pemilihan atau ditentukan tanggalnya.”
Kira-kira kapan?
“Saya belum bisa pastikan karena itu menyangkut isi kepala dari peserta anggota Komisi III dan masing-masing dengan fraksinya.”
Proses damai di DPR belum sepenuhnya utuh, apakah ini juga turut mempengaruhi proses pemilihan calon pimpinan KPK?
“Kalau berpengaruh untuk proses pemilihan komisioner KPK kemarin itu sebetulnya sulit kita menjawab pertanyaan ini. Karena ketika kemarin itu sebetulnya sudah melebur. Memang suka atau tidak suka bahwa ada persoalan MD3 yang sedang dalam proses perubahan yang sedang dilakukan saat ini memang tidak bisa kita hindari menjadi dinamika sendiri.”
“Tapi kami berpikir positif dengan sudah diparipurna kemarin MD3 kemudian prosesnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Maka satu hal lagi bahwa kita menganggap proses fit and proper test KPK menjadi suatu hal yang penting untuk kita lakukan bersama-sama maka kami datang dengan niat yang baik, berpikir positif, bahwa tidak ada lagi dusta di antara kita sehingga MD3 betul-betul bisa diselesaikan dalam tempo yang secepatnya tanpa ada lagi yang bersikap “genit.”
Pimpinan KPK juga bilang sebaiknya ditunda dulu, apakah ini juga akan menjadi masukan oleh Komisi Hukum?
“Saya pikir semua jadi masukan yang penting ketika keputusan Komisi III yang kebetulan pada saat dilayangkan surat itu kami kan belum hadir. Tapi ketika sudah dilayangkan ke calon komisioner untuk fit and proper test oleh teman-teman Komisi III yang pada saat sidang di awal tanpa kehadiran kita tentu harus melihat dan mempertimbangkan secara dalam dampaknya apabila ini tidak dihadiri.”
“Akhirnya kebijakan yang paling berusaha semaksimal untuk bijak adalah kita menghadiri, dengan harapan bahwa betul-betul bisa kondusif suasana DPR ke depan. Masalah ditunda atau tidak itu nanti kita lihat. “
