Dengarkan

KBR, Jakarta - Di tengah pesatnya laju revisi undang-undang dan dinamika legislasi yang seringkali minim ruang dialog, masyarakat, khususnya kelas menengah urban, kerap merasa tertinggal dan terputus dari arah kebijakan publik. Menjawab keresahan ini, platform Bijak Memantau (bijakmemantau.id) resmi diluncurkan hari ini sebagai ruang bantu untuk menavigasi isu kebijakan, memantau proses legislasi, dan memperluas kanal partisipasi publik dalam mengawal kinerja dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Peluncuran Bijak Memantau merupakan kelanjutan dari inisiatif pendidikan politik Bijak Memilih pada Pemilu 2024. Platform ini menekankan bahwa partisipasi politik tidak berhenti di bilik suara, melainkan harus berlanjut pada keterlibatan yang sadar, kritis, dan berkelanjutan dalam mengawal janji serta memastikan akuntabilitas wakil rakyat.

Andhyta Firselly Utami, CEO Think Policy dan perwakilan Sekretariat Bijak, dalam peluncuran di Jakarta, menyoroti pentingnya ekosistem kebijakan publik yang sehat. "Banyak orang muda dan kelas menengah sebenarnya ingin terlibat, tapi ruang partisipasi yang tersedia sering kali terbatas dan bersifat simbolik," ujar Andhyta. Ia menambahkan bahwa forum-forum formal seperti legislasi dan konsultasi publik belum sepenuhnya terbuka, sementara ruang yang dibuka masyarakat sipil cenderung ekspresif namun belum efektif pada hasil akhir kebijakan. "Bijak Memantau hadir untuk menjawab tantangan ini dengan membuka akses, menyederhanakan isu, dan mendorong partisipasi yang lebih substansial."

Bijak Memantau dirancang dengan tiga fitur utama yang mudah diakses dan dipahami publik:

• Memahami Isu: Menyajikan rangkuman delapan isu kebijakan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Materi disusun bersama para ahli dan knowledge partner dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi riset untuk memastikan akurasi informasi.
• Memantau Kebijakan: Memberikan pembaruan terkini terkait perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun yang sedang menjadi sorotan publik.
• Memantau Pejabat: Menghadirkan profil singkat anggota legislatif, posisi mereka terhadap isu tertentu, serta kanal komunikasi untuk menyampaikan aspirasi.

Selain informasi, Bijak Memantau juga mendorong partisipasi lanjutan melalui Komunitas Bijak. Masyarakat dapat terlibat dalam diskusi daring via Discord, mengikuti Kelas Bijak, forum townhall, bahkan bergabung dalam advokasi bersama organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah memperluas partisipasi dari sekadar opini menjadi aksi nyata.

Dalam sesi diskusi peluncuran, ekonom dan mantan Menteri Keuangan RI periode 2013-2014, Chatib Basri, menggarisbawahi urgensi suara kelas menengah dalam menjaga arah kebijakan publik. "Demokrasi sebetulnya adalah cara kita membatasi kekuasaan negara. Dalam hal ini, peran masyarakat menjadi sangat penting," tegas Chatib. Ia melihat kelas menengah sebagai "professional complainer" atau "certified complainer" yang justru dapat menjadi agen perubahan. Dengan hadirnya media sosial, kini terdapat saluran baru untuk bersuara, seperti yang terlihat dalam peringatan darurat Agustus 2024 lalu. "Tantangannya adalah bagaimana mereka mendapatkan informasi yang baik agar tahu apa yang perlu diperjuangkan. Di sini, Bijak Memantau punya peran penting dalam menyediakan konteks dan informasi yang akurat," tambah Chatib.

Salah satu sesi utama dalam acara ini adalah diskusi interaktif bertajuk "Cara Baru Memantau DPR", yang mempertemukan warga, anggota legislatif, dan perwakilan pemerintah. Diskusi ini menghadirkan Okki Sutanto (pengamat dan pegiat sosial), perwakilan komunitas Bersama K-POPers sebagai representasi warga, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Bramantyo Suwondo, M. IR (F-PD) dari unsur DPR, serta Maharani Putri Samsu Wibowo dari Open Government Indonesia sebagai perwakilan pemerintah. Sesi ini menekankan pentingnya membangun dialog terbuka, setara, dan informatif antara konstituen dan pembuat kebijakan.

Bramantyo Suwondo, Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua BKSAP, mengapresiasi kehadiran Bijak Memantau. "Sebagai anggota DPR yang kini memasuki periode kedua, saya menyadari masih besarnya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap sistem politik. Kesenjangan ini perlu diisi, tidak hanya oleh para pelaku politik seperti anggota DPR dan pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat sipil," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa semangat yang diusung Bijak Memantau sejalan dengan prinsip keterbukaan Open Government Partnership (OGP), program yang turut diinisiasi oleh Panja Open Government-Parliament BKSAP, serta menekankan krusialnya sinergi multipihak dalam membangun ruang dialog terbuka dan inklusif.

Peluncuran Bijak Memantau juga menjadi bagian dari rangkaian Open Government Week 2025 yang didukung oleh Open Government Indonesia. Maharani Wibowo, Direktur Hubungan Luar Negeri Bappenas dan perwakilan dari Open Government Indonesia, menegaskan, "Keterbukaan bukan sekadar prinsip pemerintahan, tetapi juga ekosistem yang perlu dirawat bersama. Keterlibatan publik hanya bisa tumbuh jika tersedia ruang yang aman, informatif, dan inklusif untuk bertanya, belajar, dan bertindak." Ia mengakhiri dengan menyatakan bahwa inisiatif seperti Bijak Memantau, yang mendorong pemahaman dan partisipasi warga melalui pendekatan digital, merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi yang terbuka.

Dengan diluncurkannya Bijak Memantau, diharapkan partisipasi politik masyarakat Indonesia dapat terus berlanjut dan berkembang, memastikan kebijakan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Baca juga: Indonesia Baik 2025: Merawat Keberagaman dan Demokrasi Melalui Podcaster Hunt