Anak-anak dari keluarga miskin perlu mendapat intervensi program khusus, agar bisa mengakses layanan pendidikan.
Penulis: Astri Septiani, Valda Kustarini
Editor:

KBR, Jakarta- Pemerintah menargetkan indeks pembangunan sumber daya manusia mencapai 0,73 pada 2045. Hal itu disampaikan Deputi bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami di Seminar Nasional Menuju Indonesia Sejahtera 2045, Kamis, (28/3).
Amich menyebut saat ini skor IPM Indonesia masih berada di angka 0,54 atau peringkat 96 dunia, tertinggal dari Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
Peningkatan nilai IPM perlu dilakukan agar daya saing SDM bisa meningkat di tingkat global. Peningkatan kualitas SDM, bisa dicapai salah satunya melalui pendidikan.
"Jadi, penduduk yang lahir tahun sekarang 18 tahun kemudian kapasitas untuk bisa produktif maksimal itu hanya 54% saja, itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan dan pendidikan," kata Amich.
Amich mengatakan pemerintah harus punya komitmen tidak hanya untuk memperluas akses edukasi, namun juga menjamin ketersediaan pendidikan berkualitas.
Dalam jangka panjang, semakin besar investasi pemerintah di bidang layanan pendidikan, bakal membuka peluang lebih besar untuk memutus rantai kemiskinan.
"Dan bagi kelompok di kuintil bawah (termiskin) itu mengalami peningkatan. Dan itu disumbang besar pada program-program aneka scholarship dari BOS, KIP, maupun KIP kuliah. Inilah sumbangan penting. Membantu secara finansial, menjaga putus sekolah," ujarnya.
Baca juga:
- Pengamat Pendidikan Sebut Indonesia Darurat Bullying
- Jokowi Minta Santri Sebarkan Moderasi Beragama dan Kuasai Iptek
Melalui paparan Bappenas, anak-anak dari keluarga miskin perlu mendapat intervensi program khusus, agar bisa mengakses layanan pendidikan. Pemerintah melaksanakan intervensi tersebut melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Editor: Valda