Share This

Uang Berkelanjutan, Apa Itu?

Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan OJK menerbitkan aturan Keuangan Berkelanjutan. Cari tahu lebih jauh apa itu Keuangan berkelanjutan? Apa peran setiap orang untuk mendukung kebijakan ini?

RUANG PUBLIK

Kamis, 14 Sep 2017 13:15 WIB

Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan OJK menerbitkan aturan Keuangan Berkelanjutan. Program ini merupakan  dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Aturan bertujuan untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan perusahaan publik melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup. Perbankan dalam hal ini mengembangkan produk atau jasa keuangan yang menerapkan prisnis keuangan berkelanjutan sehingga dapat berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan.

Peraturan OJK tentang Keuangan Berkelanjutan bakal diterapkan secara bertahap untuk masing-masing lembaga jasa keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, yang dilihat dari perbedaan karakteristik dan kompleksitas usaha lembaga jasa keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Transformasi untuk Keadilan Indonesia, TUK menyebut belum banyak negara di dunia ini yang memiliki regulasi keuangan berkelanjutan.  Dengan demikian, Indonesia adalah salah satu yang paling maju di antara bangsa-bangsa lain.  Namun TUK  mengingatkan keuangan berkelanjutan bukan tantangan yang mudah diselesaikan oleh Indonesia atau negara manapun. Indonesia perlu menyeimbangkan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang  berkerjasama erat  dengan pemangku kepentingan.

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.